Merdeka.com - Usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan sengketa pengambilalihan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dari konsorsium Nippon Asahan Alumunium (NAA) melalui badan arbitrase internasional. Langkah itu dipilih setelah pihak Jepang berkukuh menolak jika nilai tebusan Inalum nantinya di bawah USD 558 juta atau sekitar Rp 6,14 triliun.

Sedangkan pemerintah ngotot dengan angka hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut. Menteri koordinator bidang perekonomian Hatta Rajasa menceritakan, awalnya sudah ada kesepakatan dengan pihak NAA.

Pihak Jepang memahami komitmen pemerintah mengambil alih Inalum dengan nilai USD 558 juta. "Tiba-tiba last minute berubah," ujar Hatta saat ditemui usai membuka gelaran Book Fair di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11).

Penyebab perubahan itu lantaran pemerintah berencana mengaudit ulang nilai pembelian Inalum. Jika diaudit ulang, ada potensi nilai pada Desember 2013, bisa lebih rendah dari saat ini. "Nah di sini Jepang mengatakan, apapun hasil auditnya nanti, dia tak mau terikat pada ketentuan hasil audit itu. Maunya kepada nilai yang sekarang," katanya.

Setelah diputuskan penyelesaian melalui badan arbitrase, maka akan ada pelbagai kemungkinan terkait nasib Inalum. "Arbitrasenya bukan bersengketa, tapi yang mana yang kita pilih, ditetapkan oleh arbitrase. Kita intinya tetap ingin berpegang kepada audit," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat menjelaskan, antara pemerintah dengan NAA belum sepakat mengenai nilai uang tebusan untuk Inalum. Pihak NAA meminta uang tebusan Inalum sebesar USD 558 juta atau setara Rp 6,14 triliun (kurs Rp 10.000 per USD) merupakan penawaran final pemerintah Indonesia.

Sedangkan pemerintah berkeras bahwa USD 558 juta itu merupakan penawaran sementara. Mengingat harga riil dari Inalum bisa di bawah itu.

"NAA minta USD 558 juta itu angka final, tapi Indonesia meminta sementara. Ada masalah yang belum kita sepakat mengenai hal tersebut. Jadi, kami sepakat prosedur penyelesaian pembayarannya melalui arbitrase sesuai ketentuan yang ada," kata Hidayat saat konferensi pers, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11).

Sembari menyelesaikan itu, Hidayat menegaskan bahwa status Inalum sudah berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Tidak lama lagi akan ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi akan diisi oleh orang Indonesia," kata Hidayat.