Merdeka.com - Krediblitas Joko Widodo - Jusuf Kalla dipertaruhkan dalam mengelola anggaran subsidi energi, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM). Ketimbang merengek meminta pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM subsidi, lebih baik mereka bersama parlemen mencari solusi fundamental

"Harus ada suatu kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati dalam diskusi dwi-bulanan "RAPBN 2015: Pertaruhan Kredibilitas Presiden dan DPR Baru", Jakarta, Rabu (27/8).

Menurutnya, tekanan yang pernah dialami Presiden SBY bakal dialami Jokowi. Dulu, pemerintahan SBY pernah ingin menaikkan harga BBM subsidi. Namun, ditolak oleh PDI Perjuangan, kini penyokong utama Jokowi-JK.

"Dulu PDI-P paling getol menolak. Tapi ini bukan hukum karma. Ini menunjukkan masalah BBM subsidi adalah persoalan krusial," ucap Enny.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan PDI-P sedang terkena karma. Sebab, dulu, partai berlambang banteng moncong putih tersebut paling keras menolak penaikkan harga BBM subsidi.

"Kalau kata orang Myanmar, Budha, orang itu harus ingat karma. Nah, parpol juga gitu, dulu saat oposisi asal njeplak jadinya. Kini mereka jiper sama tuntutan rakyat," katanya.