SKK Migas keluarkan aturan genjot produk lokal di industri migas

Merdeka.com - Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) berkomitmen untuk mengutamakan peran industri dalam negeri dalam kegiatan operasionalnya. Tujuannya tentu untuk meningkatkan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Hal tersebut ditunjukkan dalam bentuk kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor industri nasional berupa Pedoman Tata Kerja (PTK).

"Keunggulan mekanisme kontrak bagi hasil yang berlaku di sektor hulu migas adalah negara masih hadir dalam melakukan kendali terhadap operasi yang dilaksanakan oleh kontraktornya," ujar Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi dalam acara SCM Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (14/4).

Amien menegaskan Pedoman Tata Kerja (PTK) yang dikeluarkan SKK Migas untuk mengatur pengelolaan rantai suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) di industri hulu migas bertujuan untuk peningkatan kapasitas nasional, seperti adanya kewajiban pelaksanaan pengadaan barang/jasa di daerah dan ketentuan mengenai konsorsium harus beranggotakan perusahaan dalam negeri.

Dengan begitu, multiplier effect kegiatan hulu migas bagi perekonomian nasional, disimpulkan bahwa setiap Rp 1 miliar yang dibelanjakan oleh sektor hulu migas di dalam negeri akan berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja untuk 10 orang, peningkatan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 700 juta dan pendapat rumah tangga sebesar Rp 200 juta.

"Data SKK Migas tahun 2014 belanja sektor hulu migas mencapai Rp 209 triliun. Artinya, menambah kesempatan kerja sebanyak 899.400 orang, meningkatnya PDB sebesar Rp 86 triliun, dan pendapatan rumah tangga nasional sebesar Rp 23,8 triliun," kata dia.

Pada 2014, nilai seluruh komitmen pengadaan barang dan jasa industri hulu migas sebesar USD 17,354 miliar dengan persentase tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebesar 54,15 persen (cost basis). Sejak 2010, penggunaan TKDN juga melibatkan partisipasi badan usaha milik Negara (BUMN) penyedia barang dan jasa. Periode 2010-2014 nilai pengadaan yang melibatkan BUMN mencapai lebih dari USD 4,51 miliar dengan TKDN sebesar rata-rata 77,25 persen.

Di luar itu, sejak 2009, seluruh pembayaran pengadaan barang dan jasa di sektor hulu migas harus melalui bank BUMN dan BUMD dengan total transaksi mencapai USD 44,91 miliar. Tahun 2014, nilai transaksi yang melalui perbankan nasional mencapai USD 12,43 miliar. Jumlah ini melonjak 50 persen lebih dari tahun 2013 yang nilai transaksinya senilai USD 8,195 miliar.

Selain transaksi pembayaran, sektor hulu migas menyimpan dana rehabilitasi pasca operasi (abandonment and site restoration/ASR) di Bank BUMN. Sampai 31 Desember 2014 tercatat penempatan dana ASR di Bank BUMN telah mencapai USD 635 juta atau meningkat 474 persen dibandingkan tahun 2009.

Sementara itu, Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Zikrullah mengatakan, pencapaian yang sudah ada ini diharapkan dapat meningkat di masa mendatang. "Perlu adanya sinergi antara permintaan dan penawaran," kata Zikrullah.

Agar industri dalam negeri tertarik untuk melakukan investasi, lanjut dia, harus ada informasi mengenai kebutuhan operasi hulu migas. Dengan adanya investasi diharapkan kemampuan dalam negeri dapat semakin meningkat. Selain itu, dibutuhkan informasi mengenai kemampuan dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam industri hulu migas.

"Untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, struktur biaya yang harus ditanggung oleh industri di dalam negeri harus dikurangi," pungkas dia.