Merdeka.com tersedia di Google Play


Sistem pembayaran pensiun PNS belum akan berubah

Reporter : Harwanto Bimo Pratomo | Kamis, 13 Desember 2012 20:41


Sistem pembayaran pensiun PNS belum akan berubah
pelantikan cpns. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Kementerian Keuangan menegaskan, perubahan skema pemberian dana pensiun masih dalam kajian dan belum akan berubah dalam waktu dekat.

Pemerintah masih nyaman menggunakan sistem pemberian dana pensiun pay as you go seperti saat ini."Kemenkeu dan KemenPAN masih akan diskusikan itu. Dan belum ada keputusan (perubahan di 2015) untuk dana pensiun atau tunjangan hari tua," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/12).

Agus melanjutkan, tidak ada yang salah dengan konsep pay as you go, sehingga tingkat urgensi perubahan belum mendesak. Konsep ini, kata dia, juga digunakan oleh negara maju.

"Jadi saya jawab tidak ada keputusan kita akan langsung fully funded," tuturnya.

Di tempat terpisah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar mengatakan, selesainya kajian perubahan dan rencana implementasi akan dilakukan pada 2015.

"Ini kita buat grand design saya harap segera dibuat roadmap-nya," ucapnya.

Azwar berharap, semakin cepat rencana perubahan ini dilakukan, beban fiskal negara dari dana pensiun akan semakin ringan. "Sekarang ini menurut Taspen iuran dari yang diterima sekitar Rp 10 triliun per tahun tapi yang Taspen keluarkan Rp 60 triliun jadi jomplang Rp 50 triliun itu ditanggung pemerintah, makanya kita akan ubah mau dapat banyak tabung banyak," jelasnya.

Sebelumnya, Azwar mengatakan bahwa beban pensiun dalam APBN rata-rata naik sekitar Rp 5 triliun tiap tahunnya. Di mana pada 2012 anggaran pensiun mencapai Rp 69 triliun dan 2013 sekitar Rp 74 triliun.

Sistem pembayaran pensiunan dengan konsep pay as you go dinilai turut andil dalam membebani anggaran pensiun. Saat ini pemerintah masih memberi subsidi dana pensiun PNS meski para pelayan negara tersebut juga telah dipotong gajinya per bulan untuk tunjangan hari tua.

Maka dari itu, pemerintah berencana mengubah kebijakan ini dengan sistem fully funded, di mana dana pensiun adalah akumulasi dari pembayaran premi murni dari PNS tersebut.

"Apalagi saat ini telah ada sistim remunerasi. Maka ke depan besaran pemotongan gaji oleh PNS untuk membayar iuran pensiun bisa lebih besar," tuturnya.

Cara ini diyakini dapat menghemat anggaran negara baik dari tanggungan kewajiban pembayaran anggaran pensiun maupun potensi kebocoran anggaran subsidi pensiun.

Berdasarkan data Lembaga Administrasi Negara (LAN) pemotongan gaji PNS saat ini sebesar 10 persen. Di mana 2 persen untuk Askes, 2,35 persen untuk tabungan hari tua dan 4,75 persen untuk pensiun.

Jumlah pensiunan pada 2015 diprediksi mencapai 2,7 juta orang sementara PNS aktif pada tahun tersebut adalah 4,3 juta orang. Yang artinya pada 2015 jumlah pensiun mencapai 62 persen dibanding yang masih aktif.

[noe]

KUMPULAN BERITA
# PNS

Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya


JANGAN LEWATKAN BERITA FOLLOW MERDEKA.COM
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita PNS, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar PNS.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup





Komentar Anda


Smart people share this
Back to the top

Today #mTAG SPOTLIGHT iREPORTER TOP 10 NEWS
LATEST UPDATE
  • Aktivis Mesir sebut Agus Salim sebagai Superman dari Indonesia
  • Mou tak lagi sempurna di Premier League
  • 5 Pesepakbola yang dianggap pengkhianat di dunia
  • SDA tak berwenang lagi bahas koalisi dengan partai lain
  • Jadi bandar sabu, kepala desa di Sumsel dibekuk polisi
  • Review: Nainggolan bikin Fiorentina malu
  • Ini keputusan lengkap Rapimnas PPP yang memecat Suryadharma Ali
  • Ical ngotot capres, kejadian di Pilpres 2009 bakal terulang
  • Rapimnas PPP berhentikan sementara SDA, tunjuk Emron Plt ketum
  • Minta Rapimnas PPP dibubarkan, massa bantah dibayar Haji Lulung
  • SHOW MORE