Merdeka.com - Pernyataan kubu capres-cawapres Prabowo Subianto - Hatta Rajasa yang menyebutkan rasio pajak bisa menembus 16 persen jika Prabowo jadi presiden, dinilai cuma sebatas mengumbar mimpi.

Sebab, Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany menuturkan, institusi pengumpul Pajak masih memiliki kelemahan mendasar yakni kurangnya jumlah pegawai pajak.

"Saya katakan para presiden baru itu jika menetapkan target rasio pajak 15-16 persen itu mimpi," ujarnya saat rapat bersama Banggar di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/6).

Ditjen Pajak, lanjutnya, saat ini tengah mencoba mengantisipasi kelemahan ini dengan menggenjot penerimaan pajak lewat sistem elektronik atau pajak online. Dia menargetkan tahun depan sistem elektronik pajak sudah menjangkau pulau di luar Jawa.

"Namun, memang inti dari permasalahan penerimaan ini karena kurangnya pegawai," tuturnya.

Cara lain dilakukan dengan menggandeng aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan di bidang perpajakan. Selain aparat, pemerintah daerah (pemda) turut dirangkul.

"Kita sudah lakukan kerja sama ini tapi memang kembali kualitas dan kapasitas SDM terbatas," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan peningkatan pajak dilakukan dengan mencari sumber pajak baru tanpa menaikkan tarif pajak.

"Tanpa meningkatkan tarif. Saat ini penerimaan pajak sangat sangat rendah. Menurut Bank Dunia, rasio pendapatan pajak Indonesia 11,7 persen dari GDP. Thailand juga yang negara korup bisa 17 persen (rasio pajak)," tegasnya di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (2/6).

Dalam hitungan Hashim, jika Indonesia bisa meningkatkan rasio pajak menjadi 17 persen, maka pendapatan negara akan bertambah Rp 450 triliun. "Kita akan menghimpun efisiensi pajak. Dalam rencana kita akan buat Kementerian Penerimaan Negara salah satu hal kita kaji," tuturnya.