Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Maruf tengah mempertimbangkan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax. Alasannya, harga yang dijual Pertamina saat ini memiliki selisih yang tinggi dibanding harga keekonomian.

"Harga keekonomian (Pertamax) sekarang sekitar Rp17.000 tapi sekarang kan masih Rp12.500," kata Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Investasi, Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (12/8).

Perbedaan harga tersebut menjadi beban subsidi dan dibayarkan melalui kompensasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN). Namun di sisi lain, dia memahami kebijakan pemerintah berbeda dengan negara lain yang tidak mengatur penjualan harga BBM-nya.

Kata Bahlil, jika dilakukan penyesuaian harga BBM jenis Pertamax, maka bisa mengurangi beban subsidi dan kompensasi pemerintah. Di sisi lain, pemerintah tetap juga memberikan subsidi pada jenis BBM lainnya demi memberikan keberpihakan kepada masyarakat menengah ke bawah.

"Tapi ok-lah kita tahu enggak boleh kita samakan dengan negara lain. Mungkin subsidi kita tetap ada, tetapi angkanya harus kita perkecil, karena kita juga menjaga kebutuhan rakyat," tuturnya.

Selain melakukan penyesuaian harga BBM jenis Pertamax, pemerintah juga mulai mempertimbangkan kenaikan harga Pertalite. Hanya saja, dia enggan membeberkan lebih rinci besaran penyesuaian harga BBM ron 88 ini.

"(Untuk Pertalite) masih dihitung," kata dia.

Dana Subsidi dan Kompensasi

Dalam APBN 2022, pemerintah telah menganggarkan dana hingg Rp502 triliun untuk membayar kompensasi dan subsidi energi. Tujuannya untuk meredam dampak kenaikan harga komoditas energi di tingkat global yang terus merangkak naik.

Bahlil menyebut, jika harga minyak dunia terus mengalami tren kenaikan dan pemerintah mempertahankan harga BBM seperti saat ini, dampaknya beban APBN akan semakin berat. Tanpa ada penyesuaian harga BBM dia memperkirakan kompensasi dan subsidi energi bisa jebol hingga Rp600 triliun.

"(Kalau kompensasi dan subsidi) sampai Rp 600 triliun itu sama dengan 25 persen dari total pendapatan negara," kata dia.

Terlebih, dengan skema subsidi yang digunakan saat ini membuat BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Mengingat saat ini banyak masyarakat mampu yang justru menggunakan BBM bersubsidi.

"Apalagi subsidi itu tidak tepat sasaran. Kasih ke masyarakat yang mampu, minyak dikasih ke oknum perusahaan kebun dan tambang," kata dia.

"Gimana tuh? Pajaknya dari rakyat kecil, baru kasih ke orang yang enggak pantas mendapatkan subsidi. Kan enggak fair," pungkasnya.