Merdeka.com - Masa kerja pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II di bawah komando Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya menyisakan waktu kurang dari tiga bulan. Pemerintahan SBY sudah menyiapkan program 100 hari terakhir. Termasuk di Kementerian Perindustrian.

Program 100 hari Kemenperin di antaranya regulasi pembangunan industri, program pengembangan industri, program pengembangan industri kecil dan menengah, program penyebaran dan pemerataan industri serta fasilitas insentif fiskal untuk industri.

Menteri Perindustrian, MS Hidayat menyebutkan, program yang bakal dikejar untuk regulasi pembangunan industri adalah menyelesaikan RUU tentang lembaga pembiayaan pembangunan industri yang saat ini masih dalam proses penyusunan naskah akademik.

"Ini sebagai tindak lanjut Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian," ujar Hidayat di kantornya, Jakarta, Kamis (24/7).

Untuk program pengembangan industri salah satunya revitalisasi industri pupuk. Pemerintah akan memfasilitasi pabrik pupuk Kaltim 5 dengan target 95 persen dan pabrik Pusri II-B dengan target kemajuan sebesar 65 persen.

"Untuk revitalisasi industri gula tengah dilakukan verifikasi harga dalam rangka pemberian bantuan keringanan pembelian mesin peralatan pada 25 pabrik gula melalui sistem reimbursement," jelasnya.

Selanjutnya, pengembangan industri gas bumi dan pembangunan kawasan industri teluk Bintuni (Papua Barat) dalam proses penyelesaian Perpres mengenai pengembangan industri.

Sementara untuk pertumbuhan industri kecil dan menengah, pihaknya memberikan fasilitasi restrukturisasi mesin peralatan IKM. Saat ini, pihaknya tengah memverifikasi 175 proposal permohonan IKM yang akan dikerucutkan menjadi 110 IKM.

"Pelatihan wirausaha baru IKM, dimana telah dilaksanakan pelatihan teknis dan produksi kepada 345 orang peserta di wilayah I,II dan III," ucap dia.

Program keempat, penyebaran dan pemerataan industri yakni di kawasan kabupaten Manokwari. Khususnya infrastruktur yang selama ini kurang memadai terutama penyediaan listrik, jalan negara, perizinan pelabuhan serta bandara.

Dilanjutkan pembangunan kawasan industri di Kuala Tanjung (Sumatera Utara) saat ini tengah disiapkan dukungan kelembagaan serta penyediaan lahan dan infrastruktur dengan Badan Otoritas Asahan serta instansi terkait.

"Untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Palu dan Bitung sedang disusun dokumen perencanaan untuk pembangunan," ucap dia.

Program terakhir yakni pemberian fasilitas untuk industri. Hidayat mengaku sudah mengajukan beberapa proposal dari investor untuk memperoleh fasilitas pembebasan pajak atau tax holiday yang sedang dipercepat penerbitan keputusan menteri keuangan untuk satu perusahaan yang disetujui komite verifikasi dan 2 perusahaan dalam proses pengajuan.