Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal meneken beleid kemudahan izin berusaha usaha mikro pada September mendatang. Saat ini, draf peraturan peraturan presiden terkait itu sedang dalam proses harmonisasi.

"Implementasi kita usahakan secepatnya, nanti Mendagri akan segera melakukan sosialisasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung akrab dipanggil CT, selepas rapat koordinasi perizinan usaha, di Jakarta, Rabu (20/8).

Dia menjelaskan, beleid itu bakal mewajibkan seluruh pemerintah daerah memfasilitasi perizinan usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, pemilik kios atau warung, dan sebagainya. Dalam mengurus izin, pengusaha mikro bakal dibebaskan dari segala pungutan. 

"Izinnya berupa satu lembar kertas, untuk mengurus sangat simple hanya butuh KTP yang sudah elektronik,” tandasnya.

Dengan selembar "surat sakti" itu, pengusaha mikro bakal terbebas dari penggusuran, retribusi, dan pungutan liar yang biasa dilakukan oknum preman dan petugas. Selain itu, pengusaha mikro juga dapat memperoleh pelatihan peningkatan kapasitas bisnis dari lembaga pemerintah.

"Pengusaha mikro dapat memiliki akses ke perbankan. Jadi kalau selama ini kesulitan, maka usaha mikro akan bisa membuka rekening, dan pada saatnya bisa mengakses Kredit Usaha Rakyat," kata CT.

Pengusaha mikro bisa mengurus perizinan usahanya di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kecamatan terdekat. Khusus kota besar padat penduduk, pengurusan izin bisa dilakukan di Kelurahan.

"Jakarta kan besar, kalau diurus tingkat kecamatan terlalu luas," ujarnya.