Selama pemerintahan SBY, utang naik dua kali lipat
Merdeka.com - Pengamat Ekonomi yang juga mantan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyebutkan, utang pemerintah melonjak hampir dua kali lipat selama periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Utang menurut saya makin lama makin besar hampir meningkat 2 kali lipat sejak pemerintahan awal SBY, dari Rp 1.000 triliun ke Rp 2.000 triliun," ungkap Rizal di Komisi XI DPR, Senin (28/1).
Tercatat, utang pemerintah hingga akhir 2012 mencapai Rp 1.975,42 triliun. Angka ini naik Rp 166,47 triliun dari periode yang sama tahun 2011.
Menurutnya, meningkatnya utang negara yang mencapai hampir dua kali lipat sangat bertolak belakang dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia dan pengelolaan anggaran yang makin membaik.
"Itu defisit kecil, walaupun direncana defisit 2 persen, tapi kenyataannya ada sisa anggaran (surplus) 10 persen jadi gak perlu pinjam," tegasnya.
Berikut ini rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir 2012 menurut data Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan adalah:
Utang bilateral sebesar Rp 358,12 triliun
Utang multilateral sebesar Rp 229,68 triliun
Utang komersial sebesar Rp 24,32 triliun
Utang supplier sebesar Rp 410 miliar
Dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 1,8 triliun
Sedangkan catatan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB sejak tahun 2000 adalah sebagai berikut:
Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89 persen)
Tahun 2001: Rp 1.273,18 triliun (77 persen)
Tahun 2002: Rp 1.225,15 triliun (67 persen)
Tahun 2003: Rp 1.232,5 triliun (61 persen)
Tahun 2004: Rp 1.299,5 triliun (57 persen)
Tahun 2005: Rp 1.313,5 triliun (47 persen)
Tahun 2006: Rp 1.302,16 triliun (39 persen)
Tahun 2007: Rp 1.389,41 triliun (35 persen)
Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33 persen)
Tahun 2009: Rp 1.590,66 triliun (28 persen)
Tahun 2010: Rp 1.676,15 triliun (26 persen)
Tahun 2011: Rp 1.803,49 triliun (25 persen)
Tahun 2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3 persen)
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaPosisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaUtang luar negeri pemerintah pada November 2023 sebesar USD 192,6 miliar atau tumbuh 6 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya tiga persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaNaiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaSecara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca SelengkapnyaSementara untuk kerugian keuangan negara masih dalam formulasi penyidik bersama pihak terkait.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaPenyerahan uang itu dilakukan atas izin Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono
Baca Selengkapnya