Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto, mencatat selama 2019 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Keuangan menerima sebanyak 1.102 permohonan informasi dari publik. Di mana dari total permohonan tersebut 92 persen di antaranya disampaikan melalui saluran digital.

"Sedangkan 8 persen permohonan informasi disampaikan di petugas di ruang layanan informasi publik," katanya dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik digelar secara virtual di Jakarta, Kamis (6/8).

Dia menjelaskan, sesuai dengan Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

"Memperoleh informasi hak semua orang. Kementerian Keuangan terus berupaya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan amanat undang-undang keterbukaan informasi publik yaitu menyajikan dan memberikan informasi kepada masyarakat sejalan dengan undang-undang tersebut," kata dia.

Kementerian Keuangan juga terus berupaya mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu, PPID juga tengah menyiapkan aplikasi yang ramah bagi penyandang disabilitas. “Selain mengembangkan aplikasi yang ramah disabilitas untuk teman-teman tuli, saat ini PPID sedang mencoba aplikasi yang dapat digunakan oleh teman tunanetra,” kata dia.

Di saat pandemi seperti ini, layanan digital menjadi suatu keharusan. Kemudahan mengajukan permohonan melalui aplikasi ini sejalan dengan protokol kesehatan untuk menjaga jarak selama pandemi covid-19.

"Tahun ini telah dilakukan redesign mobile aplikasi PPID dengan tampilan yang lebih responsif dan user friendly. Terdapat fitur yang memudahkan pemohon informasi untuk mengajukan permohonan informasi dan mengajukan keberatan langsung ke tingkat 1 birokrasi. Sehingga memangkas birokrasi dan mempercepat waktu layanan," tambah dia.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com