Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Pemerintah Pusat telah banyak memberikan pemihakan kepada provinsi Papua dan Papua Barat. Hal tersebut tercermin dari anggaran dana otonomi daerah yang selama 20 tahun terakhir mencapai Rp138,65 triliun.

"Dana otsus (otonomi khusus) dan DTI mencapai Rp138,65 triliun selama tahun 2002-2021," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI secara virtual, Jakarta, Selasa (26/1).

Selain dana otsus, dua provinsi di Timur Indonesia ini juga mendapatkan alokasi dana seperti daerah lainnya. Antara lain mendapatkan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan belanja kementerian dan lembaga di Papua dan Papua Barat.

Sepanjang tahun 2005-2021, TKDD dua provinsi ini sebesar Rp702,3 triliun. Bahkan, selama 5 tahun terakhir TKDD untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp34 triliun sampai Rp38,2 triliun. "Jadi lima tahun terakhir ini, TKDD terbesar untuk Papua dan Papua Barat," imbuhnya.

Begitu juga dengan belanja kementerian/lembaga. Selama 2005-2021 kementerian/lembaga telah membelanjakan anggaran di Papua dan Papua Barat mencapai Rp251,29 triliun.

Sehingga menurutnya, rata-rata proporsi dana otsus dan TKDD lainnya terhadap pendapatan daerah cukup signifikan bagi pemda se-provinsi Papua dan se-provinsi Papua Barat. Bahkan dua provinsi ini mendapatkan pemihakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain wilayah timur dan daerah yang memiliki sumber daya alam yang sama.

"Papua dan Papua Barat ini mendapatkan pemihakan lebih besar dari daerah lain seperti Aceh, Kalimantan Timur, Maluku atau Aceh. Dan lebih besar dari daerah termiskin dan lain-lainnya," kata dia.