Selain Pembuatan SKCK, Layanan Publik Ini Wajibkan Masyarakat Jadi Peserta BPJS Kesehatan

persyaratan skck

Selain Pembuatan SKCK, Layanan Publik Ini Wajibkan Masyarakat Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda).

Layanan Publik Ini Wajibkan Masyarakat Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Bagi masyarakat yang hendak mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pada awal Maret, kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat mutlak.

Saat ini, syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda).

Antara lain Polda Kepulauan Riau, Polda Jawa Tengah, Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Selatan, Polda Bali dan Polda Papua Barat.

Jika pemohon belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, maka pengajuan SKCK akan sekaligus pendaftaran BPJS Kesehatan.

Sedangkan pemohon yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan namun tidak aktif karena memiliki tunggakan, maka pemohon harus melunasi tunggakannya terlebih dahulu.

Caranya dengan mengajukan aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan melalui kanal pembayaran iuran yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Menunggak iuran dan belum mampu membayar, pemohon SKCK dapat mendaftarkan diri dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) melalui aplikasi Mobile JKN atau Care Center 165.

Program REHAB memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah(PBPU)/mandiri yang memiliki tunggakan iuran untuk dapat melakukan pembayaran iuran secara bertahap.

Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi
berita untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Perlu diketahui, kewajiban menjadi peserta BPJS Kesehatan tidak hanya berlaku pada pembuatan SKCK.

Merujuk Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), layanan publik ini juga mewajibkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Antara lain:

Jual beli tanah
Haji dan umrah
Permohonan SIM, STNK, dan SKCK

Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Izin usaha
Sekolah

Selain itu, menerima program Kementerian Pertanian, bekerja di luar negeri kurang dari 6 bulan, mengakses layanan administrasi hukum hingga mengurus izin usaha dan mengakses layanan publik di daerah juga wajib mensyaratkan sebagai peserta BPJS Kesehatan.

merdeka.com

Selain Pembuatan SKCK, Layanan Publik Ini Wajibkan Masyarakat Jadi Peserta BPJS Kesehatan

1 Maret 2024 21:23

Artikel ini ditulis oleh

Editor Anisyah Al Faqir

Syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda).

Topik Terkait

Reporter

Yunita Amalia

BPJS Kesehatan Kemenko PMK Ungkap Alasan Kepesertaan BPJS Kesehatan jadi Syarat Bikin SKCK

Saat ini, syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda)

Baca Selengkapnya

LSI Bongkar Banyak Kasus Besar, Kepercayaan Publik kepada Kejaksaan Meroket

Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung mengungguli MK, Pengadilan, Polri, juga KPK.

Baca Selengkapnya

PNS 5 Persen PNS DKI Tak Masuk Kerja Hari Pertama Usai Libur Nataru

SKPD/UKPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pun tetap melaksanakan tugasnya itu.

Baca Selengkapnya

Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Knalpot Brong Polda Jateng Bakal Tegas ke Peserta Kampanye Pakai Knalpot Brong, Ini Sanksinya

Langkah-langkah preemtif, preventif, maupun represif akan dilakukan kepolisian dalam mewujudkan Jateng bebas knalpot brong.

Baca Selengkapnya

Seleksi PPPK Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

PKB PKB Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024

PKB membuka diri kepada siapa saja dari berbagai lapisan untuk mendaftar.

Baca Selengkapnya

Pilkada Serentak 2024 KPU Segera Bentuk Badan Ad Hoc, Begini Cara Pendaftaran Calon Peserta Pilkada

Pembentukan badan ad hoc untuk Pilkada Serentak 2024 terdiri dari PPK, PPS di tingkat desa dan kelurahan serta KPPS.

Baca Selengkapnya

PNS Heboh Kepala Puskesmas di Palembang Larang Anak Buah Hamil & Wajibkan Terus Kerja Tanpa Istirahat

Kepala puskesmas juga menahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi hak pegawai.

Baca Selengkapnya

Pembunuhan Sadis Polisi Bakal Periksa Kejiwaan Siswa SMK yang Bunuh Satu Keluarga dengan Sadis di Kaltim

“Iya rencana kita periksa kejiwaanya,” kata Kapolres Penajam Paser Utara (PPU), AKBP Supriyanto

Baca Selengkapnya