Merdeka.com - Pengelolaan sumber daya mineral dinilai juga menjadi permainan oknum yang ingin mencari keuntungan semata. Pasalnya, sumber daya mineral seperti batu bara jadi lahan menggiurkan untuk para mafia tambang.

Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Disan Budi Santoso mengakui banyaknya mafia dalam pengelolaan batu bara dalam negeri. Pasalnya, banyak ditemukan pertambang-pertambangan ilegal. Bahkan, banyak perusahaan tambang yang memiliki izin tetapi tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Kalau di tambang itu banyak pemainnya. Bisa aparat, bupati. Apalagi izin tambang banyak yang dialihkan ke daerah," ujar dia dalam diskusi mingguan bertajuk ENERGI KITA dengan tema 'Mafia dalam Tata Kelola Batu bara' yang digagas RRI, merdeka.com, dana mitra lingkungan (DML), Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI), Sewatama, Institut Komunikasi Nasional (IKN) di Cikini, Jakarta, Minggu (24/5).

Menurut dia, permainan mafia tambang atau batu bara sangat terlihat, tidak seperti jaringan mafia migas yang sulit diketahui. Pasalnya, sektor batu bara ini dikerjakan di dalam negeri.

Dengan begitu, dia pun mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk Tim Tata Kelola Sumber Daya Mineral guna mengurangi mafia tambang dan memperbaiki pengelolaan mineral di Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun diminta membentuk Direktorat Pengelolaan Hilir Batu bara untuk menjadi lembaga yang menentukan pengelolaan batu bara tersebut.

"Mafia batubara tidak perlu dicari sebenarnya kelihatan. Makanya, kami mengusulkan ada Direktorat Hilir Batubara. Itu bisa ngurusin distribusi batubara ke seluruh perusahaan tambang," kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika membenarkan mafia tambang lebih terlihat ketimbang mafia migas. Lantaran, mafia tambang tersebut bekerja di dalam negeri dalam menentukan permainan pengelolaan batu bara.

"Logikanya kan mereka bekerja di Indonesia ketimbang migas di luar negeri. Jadi kan lebih gampang kelihatan. Data ekspor saja sudah terlihat ada perbedaan," kata Kardaya.

DPR pun, kata dia, telah berupaya untuk mengatasi mafia tambang dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) Minerba. Dengan begitu, DPR bakal meminta pemerintah mengubah pengelolaan minerba dalam negeri.

"Kita sudah bikin Panja Minerba. Tujuannya pengelolaan minerba untuk menjadi lebih efisien," pungkas dia.