Selain BLT, Pemerintah Juga Siap Beri Diskon Tarif Listrik untuk Rumah Tangga Miskin
Merdeka.com - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin merilis rencana kebijakan baru untuk membantu meringankan beban keluarga miskin, akibat pandemi virus corona. Setidaknya, ada empat skema dirilis Wapres Ma'ruf hari ini, mulai dari bantuan langsung tunai, hingga pemotongan harga listrik.
"Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah disiapkan untuk 15,2 juta rumah tangga, InsyaAlah akan dilangsungkan mulai April di setiap bulannya," kata Wapres Ma'ruf saat juma pers, Selasa (24/3).
Kebijakan kedua, Wapres Ma'ruf menyasar kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, buruh harian, dan pekerja sektor informal. Karenanya, saat ini pendataan tengah dilakukan agar pemberian bantuan bisa tepat sasaran.
"Sektor mana saja nanti diinvetarisir, kita hitung besarannya dan implikasinya ke APBN jadi perlu upaya lanjutan," jelas Wapres Ma'ruf.
Ketiga, untuk Usaha Mikro Kecil yang usahanya terdampak akibat badai Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan tengah merumuskan kebijakan relaksasi untuk melakukan penangguhan cicilan dan pemberian insentif.
"UMK ini sangat terdampak dengan adanya corona, karena itu mereka harus diselamatkan supaya tidak mati (usahanya)," harap Ma'ruf.
Terakhir, pemerintah akan memberikan kebijakan pemotongan tarif listrik untuk rumah tangga miskin berkapasitas 450 W dan 900 W. Data tengah dipadupadankan dengan informasi dimiliki Kementerian Sosial.
Mekanisme Penyaluran Bantuan
Namun demikian, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui rapat hari ini belum ada finalisasi terkait cara penyaluran bantuan. Hanya saja sudah ada beberapa opsi dibuka untuk hal tersebut.
"Salah satunya bila sudah didata, bisa ditransfer karena sudah tahu nomor rekening banknya, juga lewat finteh, tapi itu belum diputuskan, nanti kami kembali sampaikan," jelas Ma'ruf.
Kendati demikian, Wapres Ma'ruf menegaskan penyaluran bantuan pasti menghindari adanya penumpukan dan kerumunan massa. Hal ini semata mendukung upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona dengan cara jaga jarak sosial secara fisik atau social distancing.
"Pasti menghindari antrean, ini tengah dirumuskan mekanismenya," tutup Wapres Ma'ruf.
Reporter: Ditto
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaKeputusan ini sebagaimana hasil sidang rapat kabinet paripurna pada Senin (26/2) pagi.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Percepatan transisi energi fosil ke EBT diperlukan untuk mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang.
Baca SelengkapnyaCara mengurangi pengeluaran bulanan bisa dimulai dengan menghemat pemakaian energi listrik. Ini tipsnya.
Baca SelengkapnyaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaAturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaMereka memanfaatkan bangunan senilai Rp500 juta hasil Program Desa Brilian. Namun mereka dikenakan tarif sewa lebih mahal untuk bisa berjualan di sana.
Baca Selengkapnya