Merdeka.com - Beroperasinya gerbang baru di Majalengka pada 2018 lalu menjadi harapan baru dunia penerbangan Indonesia. Gerbang itu berada di Kecamatan Kertajati,Kabupaten Majalengka. Orang mengenal Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Indonesia boleh berbangga dengan Bandara Kertajati, karena hadirnya infrastruktur anyar ini murni dibuat anak bangsa. Begitu pula dengan model pembiayaan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berjalan apik.

Namun, Bandara Kertajati kini seolah sedang mati suri. Hanya ada 1 rute penerbangan yang beroperasi dari 11 yang tersedia. Target 2,7 juta penumpang per tahun 2019 pun jauh dari harapan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui, sepinya Bandara Kertajadi tidak lepas dari uji kelaikan yang tidak berjalan dengan baik. Bahkan, pembangunan bandara tersebut juga dinilai tanpa kajian yang mendalam.

"Tapi ya mungkin kurang penelitian sehingga lokasinya tidak pas untuk Bandung dan untuk Jakarta. Jadi agak ya, boleh dibilang perencanannya tidak terlalu bagus. Pemerintah pusat juga salah," katanya saat ditemui di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/4).

Wapres JK mengatakan, kesalahan pemerintah pusat adalah hanya menginginkan percepatan sebuah pembangunan bandara internasional yang menjadi penghubung antara Jakarta dan Bandung. Namun, tidak melakukan perhitungan secara matang.

"Jadi kalau mau ke Bandung, lewat Kertajati musti naik mobil lagi sampai 100 kilometer. Jadi lebih baik langsung saja ke Bandung. Sekiranya hanya berada 20-30 kilometer dari Bandung masih okay, tapi ini kan hampir 100 kilometer," imbuhnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeberkan awal mula pembangunan bandara ini. Pada awalnya, pihak kementerian perhubungan ingin membangun bandara tambahan di Karawang Jawa Barat. Mengingat industri di sana potensial.

Namun demikian, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat meminta pembangunan dilaksanakan di Kertajati.

"Ini bukan alasan ya, menurut studi Kemenhub, bandara tambahan ada di Karawang, tapi memang awalnya yang minta pembangunan Kertajati itu Pemda, akhirnya kita turuti," ujarnya di Palangkaraya, Senin (9/4).

Mulanya, Kemenhub dan Angkasa Pura (AP) II merekomendasikan untuk membuat bandara ukuran kecil untuk pesawat jenis ATR, namun Pemda ingin bandara yang lebih luas.

"Saya bilang ke Dirut AP II, kalau mau bangun kecil dulu, kita dapat kewenangan dari Bu Rini (Menteri BUMN) anggaran Rp 600 miliar. Tapi Pemda ingin langsung runway 2.500 meter, anggarannya Rp 2,6 triliun," ungkapnya.

Namun demikian, bagaimana sebenarnya sejarah pembangunan Kertajati? Berikut penjelasannya:

Sejarah Bandara Kertajati

Menilik sejarah, perjalanan untuk bisa menghadirkan bandara bertaraf internasional ini begitu panjang. Mulai dari perencanaan, penetapan lokasi, pengadaan lahan, sampai peletakan batu pertama. Ide akan hadirnya Bandara Kertajati sendiri sudah cukup lama atau pada 2003 silam yang digagas warga Jabar khususnya dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar. Jabatan gubernurnya kala itu, peralihan dari R. Nuriana pada Danny Setiawan.

Latar belakang saat itu sendiri, dikarenakan Jawa Barat harus ada bandara baru mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang sudah menyentuh 37 juta diawal 2000-an. Sementara itu Bandara Husein Sastranegara Bandung dinilai sudah sangat padat melayani trasnportasi udara. Adapun Bandara Soekarno-Hatta yang semula masuk administrasi Jawa Barat beralih karena masuk dalam wilayah pemekaran Provinsi Banten.

Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dengan membuat studi kelayakan pembangunan pada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Angin segar didapat. Pada akhirnya 2005 ditetapkan lokasi di Kecamatan Kertajati Majalengka lewat surat Keputusan Menteri Perhubungan bernomor 5 tahun 2005.

Mengapa harus Majalengka? Kenapa tidak Kota Bandung yang secara ekonomi sudah tumbuh pesat, apalagi Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat? Artinya tidak akan sulit memaksimalkan pembangunan moda transportasi udara baru untuk masyarakat dan juga infrastruktur penunjangnya.

Tentu ada tahap pengkajian strategis. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Jawa Barat akan mempolarisasikan tiga kawasan metropolitan. Secara demografis Majalengka dinilai merupakan titik temu perlintasan dari berbagai daerah pusat ekonomi seperti Bandung, Karawang dan Jakarta. Berjarak sekitar 80 kilometer dari Bandung atau 180 kilometer dari Jakarta dianggap masuk dalam rencana strategis pemerintah mengembangkan potensi ekonomi di tiga kawasan Jawa Barat.

Pertama, Cirebon Raya meliputi Cirebon Raya, Majalengka, Kuningan dan Indramayu atau kita kenal Ciayumajakuning. Kedua kawasan Bandung Raya dalam lingkup Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang. Ketiga kawasan Bodebekkapur yakni Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.

Selama ini pemerintah kerap menitik beratkan pembangunan ke dua kawasan tersebut: kedua dan ketiga. Sehingga pembangunan kawasan pertama dinilai bisa menjadi harus demi sebuah pemerataan pembangunan yang ujung-ujungnya untuk mengatasi ketimpangan sosial.

Integrasi Bandara Kertajati akan sangat strategis karena terhubung dengan Pelabuhan Patimban nantinya dan Pelabuhan Muarajai Cirebon. Kawasan ini menjadi masa depan karena akan terbentuknya segitiga rebana atau segitiga emas. Belum lagi akan hadirnya Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) yang menjadi konektivitas baru di Jawa Barat menghubungkan Kawasan ini.

Kajian tersebut kemudian membawa pada sebuah keputusan menteri Nomor 34 tahun 2007 tentang penetapan Master Plan BIJB. BIJB dianggap masuk dalam rencana strategis pembangunan ke depannya oleh pemerintah pusat. Keputusan menteri kemudian dijadikan bekal Pemprov Jabar untuk memulai melakukan pembebasan lahan pada 2009 lalu. Yang dibutuhkan 1.800 hektare. Berikut akan dibangun juga aerocity sebagai Kawasan aetropolis yang menunjang operasional bandara seluas 3.480 hektare. Pembebasan lahan dimasa kepemimpinan Ahmad Heryawan sebagai gubernur dilakukan secara bertahap.

Dari 1.800 hektare yang dibutuhkan sampai saat ini 1.040 hektare lahan sudah dibebaskan Pemprov Jabar. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan langsung ambil bagian lahan untuk memulai pembangunan sisi udara dengan membuat runway atau landasan pacu pada 2013 lalu. Sisi udara bukan cuma meliputi runway karena ada komponen lain seperti taxi way, apron berikut dan instrument lainnya. Jangan lupakan sisi udara juga ini juga ada pembangunan Air Traffic Control (ATC) yang dibangun AirNav Indonesia. Nilai investasi untuk kebutuhan sisi udara ini menelan Rp 1,01 triliun.

Namanya ekosistem bandara penunjang penting lainnya yang diperlukan untuk mengakomodir masyarakat sebelum dan sesudah melakukan penerbangan adalah adanya terminal. Sisi inilah yang cukup menelan anggaran besar, yakni Rp 2,6 triliun. Selain konstruksi, anggaran itu untuk modal kerja dan kesiapan operasional.

Pemprov Jabar yang sangat serius ingin memiliki bandara baru langsung membentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2013 yang ditandatangani langsung Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Perda itu menelurkan PT BIJB sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat. PT BIJB bertanggung jawab melakukan pembangunan sisi darat, pengoperasian, serta pengembangan bandara dan juga mengembangkan kawasan aerocity yang terintegrasi dengan bandara untuk mengembangkan perekonomian di sekitarnya.

Pemprov Jabar dan PT Jasa Sarana saat itu langsung berinvestasi senilai Rp 808 miliar. PT Jasa Sarana memiliki porsi Rp 12,5 miliar, sisanya Pemprov Jabar yang disebut sebagai pemegang saham mayoritas. Sedangkan untuk memenuhi kekurangan PT BIJB berhasil menghimpun dana lewat skema pembiayaan berbasis pinjaman atau loan. Skema inilah PT BIJB bisa menghimpun pinjaman dari tujuh perbankan syariah senilai Rp 906 miliar. Bank tersebut yakni Bank Jateng Syariah selaku lead sindikasi, Bank Sumut Syariah, Bank Jambi Syariah, Bank Jabar Syariah, Bank Kalsel Syariah, Bank Kalbar Syariah dan Bank Sulselbar Syariah.

Skema lain, yakni pembiayaan berbasis ekuitas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah memberikan pernyataan efektif untuk memenuhi kekurangan pembiayaan bandara ini lewat penerbitan reksa dan penyertaan terbatas (RDPT) dengan maksimal Rp 1 triliun. BIJB menerbitkan RDPT dengan menggandeng PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai financial advisor serta PT Danareksa Investment Management sebagai investment manager. Pemegang RDPT otomatis jadi pemegang saham BIJB.

Sejak area terminal digroundbreaking Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 14 Januari 2016 lalu, pembangunan bandara berlangsung dalam koridor rencana. Bahkan Presiden yang sudah dua kali melawat ke Bandara Kertajati pada Selasa 17 April 2017 terkejut karena pembangunan bandara ini bisa berlangsung cepat.

"Kita ingat dua tahun lalu atau sekitar Januari 2016 ada tiang pancang pertama. Kemudian dua tahun lebih sedikit, ini sudah dikerjakan sesuai dengan target waktu yang telah kita berikan," kata Jokowi dalam kunjungannya ke Bandara Kertajati.

Jokowi yang didampingi Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dan Ahmad Heryawan memuji model skema pembiayaan Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) yang dilakukan PT BIJB. Pembiayaan ini tidak dibebankan sepenuhnya pada negara. Pembiayaan seperti ini nyatanya yang tepat dan dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur.

"Yang paling penting ini anggaran sudah tidak sedikit untuk konstruksi dan pembebasan lahan. Ini kerja sama pemerintah provinsi Jawa Barat, swasta, (pemerintah) pusat dan pengerjaannya cepat sekali. Ini kita senang," sebut presiden.

"Kerja sama ini menjadi sebuah model bisnis yang mempercepat pembiayaan, infrastruktur,bisa cepat selesai. Ini setelah selesai (BIJB) skema-skema bau selalu jadi contoh di tempat lain," tandasnya.

Perjalanan panjang Bandara Kertajati kini sudah memasuki babak baru. Bandara dengan ikon burung merak ini yang disebut akan menjadi bandara terbesar kedua setelah Soekarno-Hatta ditahap ultimate. Tantangan untuk mensukseskan penerbangan di Bandara kebanggaan warga Jawa Barat saat ini sedang dibangun oleh PT BIJB dan Angkasa Pura II selaku operator untuk membangkitkan Bandara Kertajati. Tidak mudah tapi juga jangan menyerah. Karena Kertajati inilah yang akan memantik Kawasan baru di wilayah timur Jawa Barat ini. Bandara Kertajati ini-lah yang bisa mewujudkan cita-cita pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi barunya.

Alasan Bandara Kertajati Masih Sepi

Corporate Secretary Bandara Kertajati, Arief Budiman melalui Humas PT BIJB membeberkan beberapa faktor menjadi penyebab Bandara ini memang belum dilirik masyarakat luas. Pertama bahwa aksesbilitas dan konektivitas menjadi hal utama.

Kehadiran Bandara Kertajati sedianya bisa pararel dengan infrastruktur pendukungnya. Tol Cisumdawu bahkan dalam bahasan debat Pilpres Februari lalu disebut-sebut. Bahwa Tol penghubung Kota Bandung dan Kertajati sepanjang 60 kilometer ini harus terakselerasi. Krusial, karena Tol ini juga yang mempermudah pergerakan orang dan barang dari selatan - tengah - menuju (utara) timur yang notabenenya tempat Bandara Kertajati berdiri. Waktu tempuh Bandung - Kertajati hanya 45 menit 1 jam jika tol ini selesai.

"Jika saat ini Bandung menuju Kertajati bisa ditempuh 2,5 - 3 jam Via Cipali dengan asumsi memutar Cikampek. Jika via arteri rutenya Cileunyi - Sumedang - Kadipaten. Ini menelan waktu 3 jam juga," katanya.

Katanya, bandara ini belum juga didukung penuh transportasi massal yang memadai sepenuhnya. Damri, Travel, bahkan angkutan berbasis daring masih saling menunggu. Bahwa mereka ingin memastikan ada penumpang yang diangkut ketika beroperasi.

Karena ini berkaitan dengan cost operation. Kabar baik memang datang dari pemerintah melalui statment Kasubdit Lalu Lintas Ditjen Perekretaapian, Yudi Karyanto. Bahwa pemerintah melalui Kemenhub akan membangun kereta api yang menghubungkan Cirebon dan Bandung. Ini angin segar pastinya.

Penyebab kedua, bahwa beroperasinya Bandara Husein Sastranegara masih menjadi kendala untuk megoptimalisasi Kertajati. Berkaca dari beberapa wilayah untuk pengembangan bandara baru bahwa ada pergeseran pergerakan pesawat. Ambil contoh Kualanamu yang menggantikan peran Polonia pada 2013 lalu. Selanjutnya ada Bandar Udara Internasional Minangkabau yang menggantikan Bandar Udara Tabing pada 2005 lalu. Bandara ini sekarang menjadi pilihan utama masyarakat Padang sebagai hub orang.

Ketiga. Dukungan ini juga harus digenjot pemerintah daerah dengan memunculkan amenitas dan potensial lokal melalui spek unggulan sosial, budaya, dan pariwisatanya. Amenitas yang dimaksud fasilitas seperti hotel, rumah makan,fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, yang dapat dijangkau mudah. Adapun Pariwisata alam unggulan di Majalengka masih belum dikenal luas.

Infrasrtuktur lagi-lagi menjadi kendala karena sempitnya jalan dan lainnya.Keempat ini terjadi di Bandara lainnya. Periode Januari sampai April adalah fase low sesion. Fase ini kemudian diperparah dengan adanya kenaikan harga tiket yang luar biasa. Belum lagi pengenaan bagasi berbayar yang berdampak pada sebuah penurunan jumlah orang yang menggunakan layanan penerbangan.