Merdeka.com - Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi yang kabarnya segera dibatasi.

Namun, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyatakan, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar penggunaan layanan digital tersebut berjalan efektif.

"Hanya saja, saya kira mekanisme ini perlu validasi lagi. Pertamina harus berkoordinasi dengan Departemen Perhubungan, Korlantas Polri, serta lembaga lain seperti Kemensos perihal DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) agar benar-benar tepat sasaran," ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu (1/6).

"Ketika hanya registrasi ke MyPertamina, siapa yang harus melalukan validasi datanya?" tanya Mamit.

Selain itu, ia menyoroti kendala infrastruktur komunikasi yang belum merata di semua wilayah. Sinyal bisa menjadi salah satu hambatan juga dalam mendistribusikan Pertalite ke tangan konsumen yang tepat.

Tetap Optimis

Mamit lantas mempermasalahkan berbagai kendala tersebut. Akan tetapi, dia berusaha optimistis implementasinya bisa berjalan seiring dengan bonus demografi yang dimiliki Indonesia.

"Saya kira dengan kemajuan jaman saat ini sepertinya jikapun orang tua belum ada, anak-anaknya sepertinya bisa memfasilitasi," imbuh dia.

Dengan catatan, pemerintah harus menggandeng siapa saja yang bisa membantu kelancaran perubahan mekanisme subsidi Pertalite agar bisa berjalan dengan lancar.

"Ya ini suka tidak suka, mau tidak mau harus dilakukan. Jika tidak keuangan negara akan jebol. Begitu juga Pertamina yang harus menanggung pembiayaan terlebih dahulu sambil menunggu pembayaran kompensasi dari pemerintah yang tak jelas waktunya," pungkasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com