Sebelum menjamin, Jokowi kasih syarat PT Jakarta Monorail
Merdeka.com - PT Jakarta Monorail (JM) alami kesulitan pembiayaan. Supaya mendapat modal dari bank, perseroan wajib memiliki surat penjaminan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan syarat pada PT JM bila ingin memperoleh jaminannya. Dia menyebut ada dua hal yang sampai sekarang masih dinegosiasikan oleh kedua pihak. Khususnya pengembangan kawasan yang dilintasi kereta layang cepat itu.
"Ini perlu pembahasan detail. Mengenai tempat-tempat yang dijadikan lokasi komersial," ujar pria akrab disapa Jokowi ini selepas mengisi seminar di Universitas Siswa Bangsa Internasional, Jakarta, Jumat (21/2).
Satu aspek lainnya adalah finansial closing, soal pembiayaan proyek itu ketika nantinya berjalan. Aspek ketiga adalah status hukum pengerjaan proyek.
Jokowi mengakui, akibat belum lengkapnya dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS), PT JM kesulitan mengakses pendanaan. Hal itu membuat mereka tak kunjung membangun jalur monorel selepas groundbreaking Oktober tahun lalu.
Mantan Wali Kota Surakarta ini maklum bila pembangunan monorel makan waktu lama untuk persiapannya. Pemprov DKI memang menginginkan PT JM tak sekadar melanjutkan program infrastruktur mangkrak dari era Gubernur Fauzi Bowo tersebut.
"Ini kan pekerjaan lama, kita ingin lanjutkan, tetapi apapun yang kita membuat baru, jangan hanya yang lama saja," kata Jokowi .
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama sudah mengancam PT JM. Jika realisasi pembangunan meleset dari target tiga tahun, maka hak pengelolaan monorel bakal dialihkan ke PT Transjakarta.
Proyek monorel ini menelan biaya USD 1,5 miliar. Selain dana buat memulai pengerjaan infrastruktur, PT JM juga masih terbelit masalah buat melunasi pembayaran utang pembayaran tiang monorel kepada PT Adhi Karya .
Pemprov DKI telah melayangkan surat ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BKPP) untuk memfasilitasi pertemuan antara PT JM dan Adhi Karya soal penyelesaian pembayaran tiang.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi soal Masyarakat Gadaikan Sertifikat Tanah ke Bank: Jangan Beli Mobil, Dihitung Bisa Cicil Tidak
Jokowi soal Masyarakat Gadaikan Sertifikat Tanah ke Bank: Jangan Beli Mobil, Dihitung Bisa Cicil Tidak
Baca SelengkapnyaKompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaJokowi Bagi-Bagi Bantuan Pangan di Jawa Tengah Hari Ini
Selain bagi-bagi bantuan pangan, Jokowi akan meninjau dan meresmikan infrastruktur di Jawa Tengah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Resmikan Pembangunan Jalan Daerah Senilai Rp868 Miliar di Sumatera Utara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Sumatera Utara, Kamis (14/3).
Baca SelengkapnyaJPPR Klaim Temukan Sejumlah Pelanggaran di TPS, dari Diintimidasi Aparat hingga Pembagian Uang
JPPR menemukan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi Soroti Kredit Bank Masih Rendah ke UMKM, Baru Capai 19 Persen
Padahal, lanjut Jokowi, dukungan kredit perbankan amat diperlukan pelaku UMKM dalam menjalankan maupun mengembangkan skala bisnisnya.
Baca SelengkapnyaPR dari Jokowi untuk Presiden Selanjutnya: Selesaikan 126 Juta Sertifikat Tanah di 2025
"Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A Capai 28,4 Persen, Lampaui Target Saya
Jokowi mengatakan pembangunan MRT Fase 2A sudah mencapai 28,4 persen atau lebih dari yang ditargetkannya.
Baca SelengkapnyaJokowi: Jakarta Ada KRL, LRT, hingga MRT Tapi Masih Macet di Semua Titik
Kata Jokowi Jakarta telah memiliki sejumlah transportasi massal tapi masih aja macet
Baca Selengkapnya