SBY perintahkan menteri salurkan BLSM, Suswono tidak diajak
Merdeka.com - Hari ini, Sabtu (22/6), harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sudah resmi naik serentak di seluruh Indonesia sejak pukul 00.00 WIB dini hari. Seiring kenaikan itu, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) langsung dibagikan melalui kantor pos.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono untuk mengatur menteri-menteri. Para pejabat Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II diminta mengawasi pembagian BLSM di kantor pos yang berbeda-beda di seluruh Indonesia.
Hanya saja, dari daftar 31 menteri yang tercantum dalam data Kantor Pos mengawasi penyaluran BLSM pagi nanti, tidak ada nama Menteri Pertanian Suswono . Padahal dua rekannya sesama Kader PKS di kabinet yakni Menkominfo Tifatul Sembiring dan Mensos Salim Segaf Al-Jufri terlibat dalam kegiatan itu.
Menko Kesra membantah ada agenda politis tertentu dari tidak tercantumnya nama Suswono . Dia menegaskan, pembagian tugas pengawasan murni teknis saja. Selain itu, politikus lain juga diundang terlibat.
"Oh tidak (politis), kan menteri bisa diwakili Sekjennya, partai boleh ikut. Menteri hanya menyaksikan," kata Agung di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/6) malam.
Agung mengatakan, menteri diwajibkan siaga sejak pagi. Dia pun mengundang anggota DPR untuk mengawasi kantor pos yang menjadi lokasi penyaluran BLSM.
Hari ini, Sabtu (22/6), sejumlah menteri mulai mengawasi pembagian BLSM. "Saya di (kantor pos) Matraman jam 9 pagi. Untuk semua saja terbuka juga, untuk anggota DPR, semua di kantor pos," tegasnya.
BLSM untuk tahap pertama disalurkan ke Banjarmasin, Medan, Palembang, Jakarta,, Semarang, Yogya, Solo, Surabaya, Malang, Denpasar, Makassar, dan Ambon.
Penyaluran dilakukan dengan mengirim Kartu Perlindungan Sosial (KPS) langsung ke alamat rumah tangga miskin sasaran. Kartu itu syarat utama mengambil BLSM, maupun kompensasi lain, seperti beasiswa miskin dan beras miskin.
Pengiriman KPS ke Bandung ditunda karena akhir pekan ini ada pilwalkot. Sementara Jayapura ditunda atas permintaan pemda. Kedua wilayah itu mendapat pengiriman KPS pada 24 Juni.
Baca juga: Hatta klaim BLSM lebih baik dari BLT Mendag Gita Wirjawan bagikan BLSM BLSM mulai dicairkan, warga miskin dapat Rp 300.00 25 Juni seluruh provinsi dipastikan dapat BLSM Pemerintah prioritaskan BLSM ke warga miskin di 15 kota besar
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kunjungan Jokowi ke Daerah Bikin Suara Prabowo-Gibran Naik
Bansos yang disalurkan di daerah dengan kemiskinan yang lebih tinggi itu, rupanya terbukti menyumbang persentase suara lebih tinggi pula kepada Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSBY Minta Prabowo Selamatkan Pemilu di Indonesia, Ini Alasannya
SBY berharap, Prabowo kelak memimpin bangsa Indonesia mampu membenahi sistem pemilu.
Baca SelengkapnyaPj Bupati Sumedang Herman Suryatman Main Burung di Tengah Sawah, Ternyata Ngelepek Merpati Susah
Pj Bupati Sumedang, Herman Suryatman tertarik mencoba kegiatan ngelepek burung merpati. Momennya pun jadi sorotan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Mudik, Polisi Cek SPBU Cegah Kecurangan Pengisian BBM
Ia berharap pemudik dapat merasakan kenyamanan dan keamanan.
Baca SelengkapnyaBMKG Ungkap Penyebab Gempa Sumedang M4,8: Ada Sesar Baru Belum Pernah Terpetakan
Wilayah Sumedang sebelumnya mengalami gempabumi sebanyak dua kali. Yaitu tanggal 14 Agustus 1955 dan 19 Desember 1972.
Baca SelengkapnyaSosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik
Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah
Baca SelengkapnyaDirut Pertamina Tak Bisa Asal Cabut Izin SPBU Nakal Mainkan Takaran BBM, Ternyata Ini Penyebabnya
Pihak Pertamina tetap harus menjaga keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM.
Baca SelengkapnyaJamuan Minggu Malam: NasDem Bilang Jokowi yang Undang, Istana Sebut Surya Paloh yang Minta
Belum diketahui apa pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan itu.
Baca SelengkapnyaJokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca Selengkapnya