SBY akan wariskan strategi kurangi subsidi BBM ke Jokowi

Merdeka.com - Sampai akhir masa jabatan kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak lagi menyentuh isu pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Tapi pelaksanaan kebijakan kurang populis itu akan diwariskan pada presiden baru.

Hal itu disampaikan Menko Perekonomian Chairul Tanjung selepas menghadiri pelantikan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Jumat (25/7).

"Saya harus menyelesaikan laporan rekomendasi strategi penurunan subsidi energi yang mencakup subsidi BBM dan subsidi listrik," ujarnya.

Rekomendasi ini masuk dalam program 100 hari menko perekonomian. Targetnya, paling lambat 10 Oktober 2014, usulan strategi mengurangi subsidi BBM itu oleh SBY akan dibicarakan bersama presiden baru.

Dalam pandangan menko, pengurangan subsidi tidak melulu memangkas anggaran. Pengendalian atau pelarangan konsumsi secara konsekuen juga akan sangat membantu mengurangi beban pemerintah.

"Misalnya, kendaraan pribadi tak boleh membeli BBM subsidi. Itu kan juga menurunkan subsidi," kata pejabat akrab disapa CT ini.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 menunjukkan kenaikan drastis untuk subsidi energi. Pemerintah beralasan pelemahan kurs membuat beban subsidi harus ditambah.

Alhasil, subsidi BBM mencapai Rp 230 triliun, sedangkan talangan pemerintah untuk listrik melonjak jadi Rp 107,1 triliun.

Angka-angka itu dalam pandangan CT sudah terlalu mahal buat ditanggung pemerintah sendirian. "Wajib dilakukan oleh pemerintah baru, karena jumlah subsidinya sudah terlalu besar dan persentase terhadap pengeluaran pemerintah sudah besar," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri juga mengingatkan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen sulit dicapai tanpa mengurangi subsidi BBM.

Soalnya, cara mendorong pertumbuhan terbaik adalah melalui pembangunan infrastruktur. Masalahnya, dana yang tersedia di APBN saat ini tidak akan cukup untuk mewujudkan janji kampanye presiden terpilih.

"Sekarang kita tahu infrastrukturnya kan terbelenggu di BBM. Jadi siapapun yang jadi presiden itu harus bisa subsidi BBM di-phase out, harus dikurangi. Sampai nanti punya ruang fiskal," kata Chatib.