Merdeka.com - Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi atau SWI menemukan 105 entitas yang melakukan kegiatan fintech peer to peer lending ilegal yang tidak terdaftar di OJK selama Juni 2020. Dengan demikian, jumlah fintech lending ilegal yang telah dilaporkan sejak 2018 telah mencapai 2.591 perusahaan.

Ketua SWI, Tongam L Tobing mengatakan, sasaran dari fintech ilegal ialah masyarakat yang membutuhkan uang dalam waktu singkat untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun konsumtif. Sehingga celah ini dimanfaatkan pelaku dalam melancarkan aksinya.

"Fintech ilegal memanfaatkan celah akan kebutuhan masyarakat akan banyak dana segar. Maka, mengambil celah atas kebutuhan pokok maupun konsumtif," tegasnya dalam video conference via Zoom, Jumat (3/7).

Tongam mengatakan, keberadaan fintech ilegal di tengah pandemi Covid-19 sangat merugikan bagi masyarakat. Sebab, pinjaman yang diberikan dikenai bunga sangat tinggi dan jangka waktu pinjaman pendek.

Selain itu, korban fintech ilegal juga dipaksa untuk mengizinkan akses kepada semua data kontak yang tersedia di smart phone. Mirisnya data korban kerap disalahgunakan oleh fintech ilegal untuk kegiatan melawan hukum.

Imbau Masyarakat untuk Hindari

Oleh karenanya, pihaknya aktif mengimbau masyarakat untuk menghindari peminjaman dana lewat fintech ilegal. Hal ini demi mengantisipasi berbagai dampak buruk yang harus ditanggung masyarakat.

Selain itu, SWI juga menjalin kerja sama dengan Kemenkominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap fintech ilegal. Serta Bareskrim Polri untuk penindakan lebih lanjut ke ranah hukum agar menciptakan efek jera.

"Ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari jeratan bunga tinggi yang diterapkan oleh fintech ilegal. Karena sikap mereka ini seolah-olah membantu masyarakat, justru menjerumuskan ke arah berbahaya," tukasnya.