Merdeka.com - Kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan data perdagangan dua bulanan. Data terbaru menunjukkan neraca Mei 2014 surplus USD 69,9 juta. Faktor utama situasi positif ini karena meredanya arus barang impor untuk mencukupi kebutuhan Ramadan serta Lebaran

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung sumringah dengan data terbaru yang dilansir BPS. Menurutnya, kinerja ekspor bisa lebih positif jika proses renegosiasi kontrak karya perusahaan tambang selesai.

"Kita tahu ekspor kita sektor pertambangan sebagai yang utama, makanya kita ingin sekali mempercepat proses renegosiasi dengan sektor minerba yang ada, karena jika sudah selesai ekspornya akan besar luar biasa, kita kan tahu stoknya Freeport, Newmont berapa," ujar Chairul Tanjung di Istana Negara, Rabu (2/7).

Mantan ketua komite ekonomi nasional (KEN) ini mengaku tidak mudah menyelesaikan renegosiasi kontrak karya perusahaan tambang. Salah satunya karena ngototnya perusahaan tambang meminta keringanan dan diperbolehkan tetap mengekspor bahan mineral mentah.

Chairul Tanjung mengklaim tidak memberikan restu bagi perusahaan tambang untuk mengekspor bahan mentah. Sebab itu melanggar aturan dalam UU no.9 tahun 2009 tentang minerba.

Sebaliknya, bos CT Corps ini justru meminta semua perusahaan tambang, termasuk Freeport dan Newmont, untuk tunduk aturan hukum Indonesia. "Saya tidak mau melanggar UU, kalau kamu meminta saya melanggar UU, sampai mati saya tidak akan melakukannya. Justru dia yang harus ikut UU," tegasnya.

Sebelumnya, Perusahaan tambang, PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) resmi mengajukan gugatan arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia terkait dengan larangan ekspor mineral pada the International Center for the Settlement of Investment Disputes.

Dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, larangan tersebut telah mengakibatkan dihentikannya kegiatan produksi di tambang Batu Hijau dan menimbulkan kesulitan dan kerugian ekonomi terhadap para karyawan PTNNT, kontraktor, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Mereka berkilah, pengenaan ketentuan baru terkait ekspor, bea keluar, serta larangan ekspor konsentrat tembaga harusnya dimulai Januari 2017, sesuai kontrak Kontrak Karya (KK) dan perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan Belanda.

"Kami telah melakukan berbagai upaya terbaik selama enam bulan terakhir untuk menyelesaikan isu ekspor melalui komitmen atas dasar niat baik untuk mendukung kebijakan Pemerintah, PTNNT belum dapat meyakinkan Pemerintah bahwa KK berfungsi sebagai rujukan dalam menyelesaikan perbedaan yang ada," ujar Presiden Direktur PTNNT Martiono Hadianto dalam rilisnya, Selasa (1/7).