Ruginya Presiden Jokowi biarkan kementerian tanpa menteri
Merdeka.com - Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi pernah berjanji pemerintahannya akan ngebut dan mulai kerja sejak pertama. Namun sudah 3 hari ini sejak resmi menjadi presiden, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla belum berjalan efektif lantaran belum ada nahkoda di masing-masing kementerian atau lembaga.
Jokowi tak kunjung membeberkan susunan kabinet pemerintahannya. Kursi orang nomor satu di kementerian pun masih kosong hingga hari ini, Kamis (23/10). Salah satu staf di Kementerian Perindustrian yang enggan disebutkan namanya membenarkan hal tersebut.
"Ya tidak ada (yang memimpin Kementerian). Masih kosong kalau sekarang," ungkapnya kepada merdeka.com, Kamis (23/10).
Namun, bukan berarti kegiatan dan aktivitas di kementerian berhenti. Kementerian masih menjalankan sejumlah program warisan atau peninggalan menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang sudah demisioner bersamaan dengan lengsernya Susilo Bambang Yudhoyono dari kursi presiden. Untuk sementara, tongkat komando di masing-masing kementerian dipegang oleh sekretaris jenderal (sekjen).
"Cuma kalau untuk kerjaan yang sedang berjalan ya masih diproses sampai saat ini. Itu dipimpin sama Sekjen," tuturnya.
Kosongnya kursi menteri tentu saja tidak bisa dipandang remeh. Sebab, kinerja kementerian tidak berjalan maksimal. Tidak ada kebijakan strategis yang bisa diambil. Termasuk kebijakan yang bersifat krusial. Sekjen tidak memiliki wewenang untuk itu.
"Kalau buat ambil kebijakan ya tidak bisa. Karena tidak ada yang berwenang, bahkan Sekjen," tegasnya.
Dikonfirmasi, Sekjen Kemenperin Anshari Bukhari menuturkan, aktivitas di kementerian masih tetap berjalan normal meskipun Presiden Joko Widodo belum menetapkan struktur kabinet dan pimpinan di kementerian.
"Prinsipnya, kantor berjalan normal seperti biasa walaupun belum ada menteri definitif," singkat Anshari.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi belum juga mengumumkan struktur kabinetnya karena terdapat beberapa nama calon menteri yang diberikan tanda merah dan kuning oleh KPK dan PPATK. Secara tegas Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, calon menteri yang diberi tanda merah dan kuning tidak boleh dipaksakan untuk didaulat menjadi menteri.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Jawab Isu Menterinya Mundur dari Kabinet: Namanya Bulan Politik
Menurut Jokowi kabar bohong tersebut bersinggungan dengan tahun politik 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen
"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi Bicara Rencana Turun Gunung Kampanye di Pilpres 2024, Dukung Siapa?
Jokowi berbicara soal rencana turun gunung untuk kampanye di Pemilihan Presiden 2024.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi
Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca Selengkapnya