Merdeka.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini yang akan dilantik sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas mengatakan peraturan presiden tentang lembaganya akan lebih menjamin kepastian hukum dan kenyamanan usaha para kontraktor migas.

"Perpres yang tengah disusun pemerintah ini akan lebih memberi kepastian dan kenyamanan kepada semua termasuk investor," ujar Rudi yang ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (11/1).

SKK Migas merupakan organisasi baru yang disiapkan pemerintah sebagai pengganti Satuan Kerja Sementara Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (SK Migas) yang dibuat untuk menggantikan BP Migas yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi.

SKK Migas, kata Rudi, akan lebih memberikan kepastian hukum karena tidak bersifat sementara lagi seperti SK Migas. Bahkan institusi baru tersebut dijamin berbeda dengan Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang sudah dibubarkan Mahkamah Konstitusi, karena akan ada komisi pengawasnya.

"Ada pengawas seperti dewan komisaris di perusahaan. Jadi, tidak super body lagi," katanya.

Rudi menambahkan institusi baru tersebut sudah mengadopsi UU Migas yang baru nantinya. "Kalau ada UU baru, maka tidak masalah. Jadi, SKK ini lebih memberikan kepastian," katanya.

Komisi Pengawas SK Migas, nantinya akan beranggotakan antara lain Menteri ESDM, Wamen ESDM, Wamen Keuangan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). SKK Migas yang berada di bawah Kementerian ESDM, akan melapor langsung ke Presiden.