Riuh kritik suntikan modal BUMN terbesar sepanjang sejarah
Merdeka.com - Pemerintah mengusulkan alokasi penyertaan modal negara (PMN) bagi 42 perusahaan pelat merah Sebesar Rp 72,97 triliun dalam rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2015. Itu meningkat sangat tajam, lebih dari 1.000 persen, ketimbang suntikan modal BUMN dalam APBN 2015 hanya sebesar Rp 7,3 triliun.
Jika disetujui DPR, alokasi anggaran PMN Rp 72,97 triliun bakal menjadi suntikan modal BUMN terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sontak, banyak pihak mengkritik.
Sebab, kebanyakan BUMN disuntik modal sudah menjadi perusahaan publik. Artinya, sudah bisa mandiri mencari uang sendiri.
Di sisi lain, kontribusi BUMN dalam penerimaan negara bakal kian menciut. Ini lantaran pemerintah mengusulkan pemangkasan setoran dividen BUMN menjadi Rp 34,95 triliun dalam RAPBN-P 2015 dari sebelumnya Rp 44 triliun dalam APBN 2015.
Terlebih lagi, alokasi PMN Rp 72,97 triliun bakal dipenuhi dari penarikan utang. Ini berakibat pada pembengkakan utang pemerintah.
Dalam dokumen nota keuangan dan RAPBN-P 2015, pemerintah menargetkan utang sebesar Rp 291,39 triliun. Naik ketimbang sebelumnya Rp 254,85 triliun dalam APBN 2015.
Pemerintah beralasan suntikan modal sebesar itu bakal digunakan BUMN untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di daerah.
Ahcsanul Qosasi (BPK)
Anggota BPK Achsanul Qosasi mengaku akan segera menyurati Kementerian BUMN dan Komisi XI DPR-RI. Dia meminta keduanya memerhatikan temuan BPK dalam memutuskan besaran suntikan modal ke BUMN."Tahun lalu kami sudah membuat laporan terkait beberapa temuan audit yang kami lakukan di BUMN secara umum, hal itu seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Karena PMN ini juga akan diberikan untuk BUMN yang telah go public," ujarnya, kemarin.Dia juga mengatakan seharusnya pemerintah bisa memberikan hasil kajiannya kepada BPK. Ini agar BPK bisa menelaah keputusan pemerintah mengusulkan alokasi PMN BUMN Rp 72,97 triliun."Sebaiknya sebelum PMN diputuskan untuk diberikan, kajian itu diberikan. Karena PMN ini sama saja menimbulkan ketergantungan BUMN kepada pihak lain. Selama ini BUMN perlu mendapat perhatian khusus, karena terkait dengan banyak aturan dan sering masuk ranah politik tingkat tinggi," kata Achsanul.
Fadel Muhammad (DPR)
Ketua Komisi XI DPR-RI Fadel Muhammad menilai pemerintah membuang-buang uang negara. Sebab, Kementerian BUMN memutuskan menyuntik modal perusahaan pelat merah sudah go public."Jadi ini saya bingung ada apa kok Menteri BUMN ini menghambur-hamburkan duit negara untuk sesuatu yang belum jelas," ujarnya.Dia menangkap tiga alasan utama pemerintah tetap menyuntik modal BUMN sudah menjadi perusahaan publik.Pertama, karena untuk kebutuhan BUMN tersebut. Kedua, agar BUMN tersebut mampu memberikan kontribusi lebih besar kepada negara. Ketiga, agar mampu memperoleh profit lebih besar. Seharusnya, kata Fadel, BUMNÂ go public tak perlu lagi meminta uang kepada negara. Sebab, bisa mencari dana sendiri melalui pasar saham.
Maruarar Sirait (DPR)
Anggota Komisi XI DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan pemerintah harus memiliki peta jalan atau roadmap jelas dalam jangka lima tahun mendatang dalam menyuntik modal BUMN. Itu bisa menjadi tolak ukur menilai keberhasilan pemerintah menggelontorkan dana besar dalam mengembangkan perusahaan pelat merah.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaBeredar Isu Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong PNS dan Politisi, Pemerintah Beri Penjelasan Begini
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca SelengkapnyaTurun Tipis, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.087 Triliun per Oktober 2023
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karen hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BUMN Raup Pendapatan Rp292 Triliun Sepanjang 2023
Kinerja positif BUMN akan berpengaruh pada setoran dividen ke kas negara.
Baca SelengkapnyaTotal Utang Semua Negara di Dunia Capai Rekor Tertinggi, Nilainya Tembus Rp4 Juta Triliun
Sekitar 55 persen dari kenaikan ini berasal dari negara-negara maju, terutama didorong oleh AS, Prancis, dan Jerman.
Baca SelengkapnyaPulang Tanpa Bawa Tabungan, Begini Cara Mantan PMI Asal Serang Rintis Jualan Olahan Bandeng hingga Raup Omzet Ratusan Juta Rupiah
Berbekal keyakinan kuat meski dengan modal yang minim, Midah kemudian membaca peluang untuk memulai usaha kuliner ini.
Baca SelengkapnyaTambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaNaik Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.364 Triliun
Naiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaBPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN
Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca Selengkapnya