Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Risiko besar, Menteri Susi minta gaji pekerja di laut dinaikkan

Risiko besar, Menteri Susi minta gaji pekerja di laut dinaikkan Kapal Sea Shepherd saat selamatkan ABK Indonesia. ©AFP PHOTO/SIMON AGER/SEA SHEPHERD GLOBAL

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta standar gaji pekerja laut lebih dari pekerja di darat. Usulan itu muncul setelah terungkapnya praktik perbudakan yang menimpa ABK non Thailand di perairan Benjina, Maluku.

Alasan lainnya, kata Susi, risiko bekerja d laut juga lebih besar daripada mereka yang bekerja di darat. "Risiko kecelakaan, standar hidup sangat marjinal, air dibatasi, makanan tidak cukup gizi. Fasilitas hidup kamar juga sempit," ujar Susi kepada wartawan di Jakarta Selatan, Senin (27/4).

Menurut Menteri Susi, ABK asal Indonesia pun acap kali menerima perlakuan semena-mena dari pemilik kapal asing. Seperti yang terjadi di Myanmar. ABK asal Indonesia dituduh mencuri ikan hingga akhirnya harus ditahan.

"Kembali lagi saya sempat bicara, pelaut harus kompensasi gaji dari di darat," tuturnya.

Pemerintah saat ini tengah mengupayakan meningkatkan standar hidup pekerja di laut dengan tidak menerbitkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) jika perusahaan tidak memberikan BPJS.

"Intinya membicarakan bagaimana ABK mempunyai sertifikasi dari departemen yang benar. Kita mesti perbaiki, kalau di kita membantu pendidikan kelautan perikanan. SIPI diterbitkan kalau sudah punya BPJS untuk ABK-nya," ucapnya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Kementerian PUPR, Menteri Basuki Tertinggi Kantongi Rp62 Juta per Bulan

Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Kementerian PUPR, Menteri Basuki Tertinggi Kantongi Rp62 Juta per Bulan

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR

Baca Selengkapnya
Petani di Sijunjung Meninggal Tersambar Petir, BPJS Ketenagakerjaan Gerak Cepat Bayarkan Manfaat

Petani di Sijunjung Meninggal Tersambar Petir, BPJS Ketenagakerjaan Gerak Cepat Bayarkan Manfaat

BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan langsung manfaat berupa santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

Baca Selengkapnya
Kesal Ditagih Uang yang Dicuri, Seorang Pemuda Bunuh Rekan Bisnis

Kesal Ditagih Uang yang Dicuri, Seorang Pemuda Bunuh Rekan Bisnis

Riski kerap mengambil diam-diam uang dari kas kios pulsa hingga totalnya mencapai Rp80 juta.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran

Kumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran

Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.

Baca Selengkapnya
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS Sebesar 12 Persen Belum Cair Hingga Saat Ini, Begini Penjelasan Taspen

Kenaikan Gaji Pensiunan PNS Sebesar 12 Persen Belum Cair Hingga Saat Ini, Begini Penjelasan Taspen

Pemerintah masih menunggu penerbitan PP tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000

Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000

Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Perusahaan Telat Bayar THR Karyawan Kena Denda Segini

Siap-Siap, Perusahaan Telat Bayar THR Karyawan Kena Denda Segini

Batas pembayaran THR pegawai maksimal pada H-7 lebaran.

Baca Selengkapnya
RUPS BNI Rombak Besar-Besaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftar Lengkapnya

RUPS BNI Rombak Besar-Besaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftar Lengkapnya

Pada RUPS tahunan menyepakati perombakan susunan direksi dan komisaris BNI.

Baca Selengkapnya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya