Merdeka.com - Menteri BUMN, Rini Soemarno secara tidak langsung meminta kepada semua pihak termasuk pejabat pemerintah agar memahami dunia penerbangan Indonesia. Rini tidak mau ada komentar yang tidak sesuai, terutama soal rencana bisnis PT Garuda Indonesia Tbk memesan 30 pesawat Airbus 350.

Rini mengeluarkan pernyataan ini sekaligus menanggapi komentar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli yang meminta agar Garuda membatalkan rencana pembelian pesawat.

"Saya ditanya oleh kolega, kenapa menjawab komen Rizal Ramli nyolot? Saya bilang saya tidak nyolot. Ketika ada yang mengomentari Garuda, saya tidak nyolot (marah) dalam menanggapinya. Namun persoalannya, BUMN itu bukan di bawah Kementerian Maritim, tapi di bawah Kementerian Perekonomian," kata Rini, di sela rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI tadi malam, Jumat (21/8).

Wakil Ketua Komisi VI, Azman Azzam Nataprawira kemudian juga mempertanyakan soal Garuda Indonesia yang belakangan menjadi polemik terutama soal rencana pembelian pesawat.

Rini menjelaskan, Garuda pada beberapa waktu lalu memang telah menandatangani "Letter of Intent" (LoI) dengan produsen pesawat Airbus, di sela-sela penyelenggaraan Paris Air Show 2015.

"Dalam LoI itu tidak ada komitmen apapun dan bahkan bisa dibatalkan. Bahwa Garuda ada intensi untuk melakukan 'lease order' ya. Jadi belum ada apa-apa, dalam arti belum ada komitmen," ujar Rini.

Dia menambahkan Garuda saat ini memiliki 33 unit pesawat berbadan lebar, dan 22 unit diantaranya masa sewa akan habis dalam 5-10 tahun ke depan. "Garuda tahun lalu menerima pesawat dari Airbus maupun Boeing, itu merupakan pesanan tahun 2007. Jadi segala sesuatunya memang harus dipikirkan dari sekarang," ujar Rini.

Garuda sebagai BUMN sekaligus perusahaan publik dalam menjalankan bisnis selalu mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). Selaku pemegang saham, Rini juga menginginkan dalam setiap bisnis BUMN juga dapat melibatkan BUMN lainnya.

Kita ingin Airbus meningkatkan order pembuatan komponen pesawat dari PT Dirgantara Indonesia. Kita juga meminta Airbus untuk membantu pesawat CN 219 buatan Dirgantara Indonesia supaya dapat dibantu memperoleh sertifikasi sehingga bisa dijual di Eropa," ujar Rini.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta Presiden Joko Widodo meninjau ulang rencana aksi ekspansi PT Garuda Indonesia. Yakni soal rencana pembelian 30 unit pesawat.

"Delapan minggu lalu saya ketemu presiden. Saya minta utang Garuda direstrukturisasi. Saya tidak ingin Garuda bangkrut lagi," ujar Rizal di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).

Rizal menilai, pembelian 30 unit pesawat jenis Airbus yang bakal dilakukan Garuda tidak cocok untuk penerbangan dalam negeri. Pesawat berbadan besar digunakan untuk penerbangan internasional yang menurutnya justru membuat Garuda menanggung rugi.

"Karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman USD 44,5 miliar dari China Aviation Bank untuk beli pesawat airbus 350, 30 unit. Itu hanya cocok Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa. Pengalaman Garuda selama ini Jakarta-Amsterdam, Jakarta-London, penumpang 30 persen. Merugi melulu," ungkapnya.