Merdeka.com - Perusahaan nasional yang bergerak di bidang energi, berpeluang melakukan ekspansi ke Irak dengan terlibat dalam pembangunan dan eksplorasi energi di negara tersebut. Secara khusus, Deputi Perdana Menteri untuk Energi Irak, Hussain Ibrahim Saleh al-Shahristani menyampaikan hal tersebut kepada Wakil Presiden Boediono.

"Deputi Perdana Menteri Irak mengundang perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan yang sekarang ini sedang berlangsung secara besar-besaran disana. Mereka mengatakan  bahwa peluang-peluang itu terutama di bidang energi sangat besar," ujar Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat di Istana Wakil Presiden, Senin (25/6).

Saat ini, Irak tengah berupaya meningkatkan kapasitas produksi minyaknya, sehingga membutuhkan bantuan dari sejumlah negara termasuk Indonesia. Termasuk membangun kompleks petroleum dan industri pupuk yang berbasis gas.

"Selain itu, Irak juga sekarang membangun infrastruktur. Seperti jalan Seaport (pelabuhan) dan Airport. Untuk membangunnya sangat dibutuhkan partisipasi perusahaan-perusahaan dari luar negeri," tegasnya.

Dalam pertemuannya dengan Boediono, Ibrahim Saleh meyakini bahwa Indonesia mampu bersaing dalam pembangunan infrastruktur terutama di bidang energi. Di negerinya sendiri, sudah terdapat sejumlah perusahaan besar dari AS, Inggris dan negara lain yang terlebih dahulu melakukan eksplorasi energi.

"Deputi menjelaskan mestinya Indonesia cukup tangguh dari negara lain. Perusahaan kita cukup mampu bersaing dengan firma dari berbagai negara. Deputi juga undang Indonesia untuk kirim tenaga professional yang banyak sekali dibutuhkan oleh Irak," paparnya.

Tentu saja bukan hal mudah mengajak perusahaan asing berinvestasi di Irak. Salah satu faktor yang tentu akan menjadi pertimbangan adalah faktor keamanan. Ibrahim meyakinkan investor bahwa negerinya kini sudah mulai aman dari tindak kejahatan.

Pemerintah Indonesia berjanji akan menindak lanjuti pembicaraan itu. Wakil Presiden Boediono sudah meminta Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mahmuddin Yasin untuk merespon tawaran yang diberikan pemerintah Irak.

"Sekarang ini hambatannya proses visa, sekarang sedang dibicarakan kedua negara. Bapak Wakil Presiden sudah meminta Wakil Menteri Luar Negeri untuk atasi itu," lanjutnya.