Merdeka.com - Tarik menarik kepentingan antara Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menkeu Agus Martowardodjo yang akhirnya diselesaikan dengan revisi Perpres nomor 86/2011 tentang Jembatan Selat Sunda (JSS), diyakini tidak akan membuat jadwal yang sudah ditetapkan pemerintah molor.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meyakini, apapun keputusan dan isi revisi perpres 86 tidak akan menghambat pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa tersebut.

"Bisa lah pokoknya  geroundbreaking apapun yang diputuskan nanti apakah itu pemrakarsa ataupun pemerintah, nanti kan diputuskan dua duanya untuk groundbreakiung pada tahun 2014," tegas Djoko ketika ditemui disela seminar Loka Karya di Hotel Ambhara, Jakarta, Kamis (12/7).

Keputusan pihak yang akan menggarap studi kelayakan proyek jembatan ini sampai sekarang memang belum jelas apakah akan diambil alih sepenuhnya oleh pemrakarsa, dalam hal ini PT Graha Banten Lampung Sejahtera (PT GBLS), atau bersama dengan pemerintah. Keputusan ini akan diambil dalam waktu dekat. Pekan depan, diharapkan sudah ada keputusan terkait hal ini.

"Sekarang sudah ada kesepakatan untuk dibahas pada hari Senin bersama dengan menko dan menkeu saya sudah punya bayangan untuk mengambil itu tapi tidak akan saya sampaikan, nanti hari Senin saja," katanya.

Dia mengaku, Kementerian PU tidak memiliki wewenang untuk mengubah atau merevisi perpres tersebut. Pihaknya hanya menerima hasil revisi tersebut.

"Revisi perpres ini kan bukan kewenangan saya surat itu kan hanya ditujukan kepada menteri keuangan ke saya dan yang lain tidak mendapatkan tembusan saya tidak dalam posisi yang bisa merubah itu semua apalagi merubah perpres. Saya terima semua kalau perpres harus diubah," jelasnya.