Respons Menko Luhut Soal Anggapan Kebijakan Corona Pemerintah Tak Konsisten
Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, angkat bicara terkait berbagai tudingan tidak konsistennya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan penanganan pandemi Covid-19.
Menurutnya, pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tetap sesuai koridornya. Namun, dalam perjalannya kebijakan berganti seiring dengan situasi yang terus berkembang.
"Semua orang bilang pemerintah tidak konsisten. Konsisten jalannya tapi taktiknya berubah-ubah tergantung situasi covid sendiri," kata Menko Luhut dalam Bincang Khusus Sesi IV RRI, Jakarta, Sabtu (16/5).
Diakui Menko Luhut, tidak ada satu orang pun yang mengetahui pandemi ini kapan akan berakhir. Bahkan, dari siaran berita yang dibacanya, diperkirakan Covid-19 ini akan tetap ada sebagaimana HIV tetap ada sejak awal kemunculannya hingga sekarang.
"Saya baru tadi dengar di news bahwa Covid ini akan tetap seperti HIV sampai ada vaksinnya," kata Menko Luhut.
Dalam kondisi tersebut maka yang harus dilakukan masyarakat harus menyesuaikan diri. Misalnya dengan tertib menggunakan masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak satu sama lain. "Jadi akan ada perubahan, tapi jangan dirisaukan," kata dia.
"Makanya kalau pemerintah ada adjustment sana sini jangan terus ribut," sambung Menko Luhut.
Industri Harus Terapkan Protokol Kesehatan Saat Beroperasi
Mantan Menko Polhukam ini menegaskan pemerintah tidak akan pernah mencederai rakyatnya. Namun dalam perjalanannya pasti ada hal yang tidak selalu menyenangkan.
Dalam dunia industri misalnya. Jika perusahaan bisa menjalankan protokol kesehatan, maka bisa saja kembali beroperasi. Catatannya, pegawai yang dipekerjakan setengah dari kapasitas biasanya.
"Kita kan harus urus orang yang ada, kan sudah banyak yang teriak tidak kerja," kata dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaLuhut mengaku kabar kenaikan pajak hiburan ini sudah didengarnya sejak lama.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Baca SelengkapnyaPenumpukan yang terjadi di Pelabuhan disebut-sebut karena calon penumpang belum memiliki tiket.
Baca SelengkapnyaItu perlu diantisipasi terutama kecelakaan lalu lintas dan kemacetan" ujar Slamet
Baca SelengkapnyaBesaran dana santunan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 Tahun 2017.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaMK menyebutkan bahwa tak terbukti adanya intervensi Presiden terkait penetapan capres-cawapres 2024 seperti yang dituduhkan kubu AMIN.
Baca Selengkapnya