Merdeka.com - Hingga saat ini, pemerintah belum juga menyelesaikan renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan perusahaan-perusahaan tambang. Pemerintah justru menyusun ulang kerangka acuan atau Term of Reference (ToR) untuk kelanjutan renegosiasi.

"Semua masih dalam negosiasi dan pemerintah telah menyiapkan ToR yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan," ujar Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo di Jakarta, Jumat (29/11).

Susilo berusaha meyakinkan, pemerintah sangat mengupayakan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) dapat dijalankan. Alasannya, UU itu telah mewadahi kepentingan pemerintah.

"Kita harapkan akhir tahun 2013 sudah selesai. Di situ ada bagian negara, karena itulah pemerintah mengupayakan pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 2009," kata dia.

Susilo menjelaskan, meski ToR itu nantinya disepakati di internal, pemerintah tetap harus berkonsultasi dulu dengan DPR. Alasannya, ada beberapa hal yang perlu dipecahkan bersama terutama terkait dengan pemurnian dan hilirisasi.

"Karena ada kaitannya dengan pemurnian, pemerintah selalu berkonsultasi dengan DPR. Secepatnya hari Kamis minggu depan kita dijadwalkan RDP," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah mengklaim mayoritas perusahaan di bidang mineral dan tambang telah menyepakati klausul renegosiasi kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Dari keseluruhan baik KK maupun PKP2B, sebagian besar sudah rampung, artinya memenuhi seperti sudah mengembalikan lahan yang melebihi ketentuan, PKP2B pajak tetap 35 persen, sementara IUP disesuaikan royaltinya, maksudnya akan naik," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa , di kantornya, Rabu (6/11).

Khusus IUP, Hatta sumringah karena besaran royalti rata-ratanya meningkat hingga 7,5 persen. Selama ini besaran pembagian keuntungan. Meski demikian, Hatta membenarkan bahwa renegosiasi dengan perusahaan besar seperti Newmont dan Freeport belum juga selesai. Baik soal lahan, kenaikan royalti, sampai kewajiban membangun smelter. Cuma dia tidak terima bila hal ini dianggap sebagai kegagalan.