Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah menerapkan penyaluran subsidi elpiji 3 Kg secara tertutup. ‎Sebab penyaluran subsidi tertutup membuat harga gas melon tersebut menjadi mahal dan memunculkan keresahan di masyarakat.

Anggota Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu mengaku sepakat dengan penertiban penyaluran subsidi elpiji agar tepat sasaran digunakan oleh pihak yang berhak, namun pemerintah perlu berhati-hati dalam penerapannya.

"Untuk mengindahkan yang salah sasaran kita sepakat, ini harus hati-hati," kata Gus, dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM, di Gedung DPR Jakarta, Senin (27/1).

Dia menjamin, subsidi elpiji 3 Kg tidak dicabut dengan diterapkannya penyaluran subsidi tepat sasaran atau langsung ke orang penerima yang layak. Besaran subsidi untuk elpiji juga telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Tolong agak lebih hati-hti, soal ini nggak ada yang dicabut. Kalau lebih tertib dengan alaterntif ya apakah tertutup subsidi langsung ke orangnya, kalau subsidi ada di APBN," tuturnya.

Anggota Komisi VII DPR‎ Fraksi Partai Nasdem Charles Meikyansyah mengungkapkan, rencana penerapan penyaluran subsidi tertutup telah membuat masyarakat resah, bahkan memicu penimbunan dan kenaikan harga elpiji 3 Kg.

"Beberapa masyarakat juga mulai ngepul membeli elpiji 3 Kg di luar kebutuhan mereka, di luar biasanya," tandasnya.

Soal Elpiji 3 Kg, Pedagang Berharap Jokowi Ingat Janjinya Saat Makan Bakso Bersama

Paguyuban Pedagang Mie dan Baso (Papmiso) Kota Tangerang Selatan mengaku keberatan dengan wacana pencabutan subsidi gas 3 kilogram oleh pemerintah.

"Tentu kami sangat keberatan dan menolak rencana pencabutan subsidi gas melon oleh pemerintah," kata Ketua Papmiso Tangsel Sutrisno, Selasa (21/1).

Diterangkan dia, saat ini ada sekitar 25 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang menggunakan gas tabung 3 kilogram sebagai sumber pendukung usaha masyarakat, termasuk para pedagang mi dan baso yang ada di Tanah Air.

"Bila pemerintah tetap akan mencabut subsidi gas 3 kg, maka pemerintah tidak berpihak kepada rakyat kecil dan para pelaku UMKM, karena pencabutan subsidi itu pasti akan menaikkan harga gas menjadi Rp35.000 per tabung, tentu ini akan menambah biaya produksi yang akan berdampak terhadap kenaikan harga jualan kami," ucap pedagang mi dan bakso di Pasar Ciputat ini.

Dia mengaku, untuk sekarang ini saja daya beli masyarakat rendah. Dikhawatirkan, kenaikan harga produksi akan memengaruhi pelemahan daya beli masyarakat.

"Padahal untuk harga normal saat ini saja jualannya susah, jarang yang beli, apalagi nanti kalau harga dinaikkan pasti makin banyak yang tidak beli dan perputaran usaha tidak berjalan, maka akan banyak yang mengalami kebangkrutan dan pengangguran akan makin bertambah," tegas dia.

Papmiso Tangsel menilai, pencabutan subsidi gas 3 kg ini dinilai kontra produktif dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Dalam aturan tersebut terutama pada pasal 20 menyatakan pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara menyediakan intensif bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

"Tapi yang terjadi saat ini intensif pada gas 3 kg ini malah akan dicabut oleh pemerintah. Besar harapan saya Presiden Jokowi berani membatalkan pencabutan subsidi gas 3 kg yang di usulkan oleh Dirjen migas kementerian ESDM yang beralasan untuk penurunan efisiensi sampai 20 persen. Semoga Bapak Presiden Jokowi masih ingat dengan janjinya waktu makan bakso bersama di Deltamas Cikarang, dan mengucap janji akan membantu dan memberdayakan pelaku UMKM, khususnya pedagang bakso dan mie ayam waktu itu," tegasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com