Merdeka.com - Dampak rembesan gula rafinasi semakin menjadi-jadi. Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti) mengungkapkan akibat rembesan ini sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hancur.

Ketua Apegti, Natsir Mansyur, mengatakan korban akibat perembesan gula rafinasi ini adalah PTPN 14 di Sulawesi Selatan yang akhirnya tutup. Rembesan gula rafinasi membuat produksi PTPN 14 tidak mampu bersaing di pasaran.

"Pemerintah perlu menata kembali manajemen pergulaan nasional yang tiap tahun menimbulkan masalah. Pengadaan gula untuk di daerah seyogyanya diserahkan kepada pemerintah daerah dan pengusaha daerah untuk memenuhi kebutuhan gulanya, karena daerah dinilai mengetahui persis kebutuhan gula daerahnya sendiri," ujarnya dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Jakarta, Sabtu (9/11).

Apegti menyalahkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian atas rembesan gula rafinasi. Kebijakan spekulatif yang dilakukan oleh kedua instansi pemerintah ini menjadi penyebabnya.

"Pemerintah seharusnya tidak main main, karena gula petani (GKP) hancur terus apalagi saat ini lagi panen," kata Natsir.

Apegti turut meminta hasil audit investigasi tahun 2011 sampai 2013 tentang masalah perembesan gula rafinasi ke pasar umum ini agar dipublikasikan. Pihaknya merasa janggal dengan hasil audit investigasi tersebut, karena di sisi lain di tahun 2013 ini kuota impor raw sugar ditambah menjadi 3,019 juta ton, dari rencana semula yang hanya 2,3 juta ton.

"Kita ingin semuanya menjadi jelas, sanksinya juga perlu diperjelas, selama ini pemerintah hanya melempar wacana bahwa dilakukan investigasi, tapi mana hasil investigasi itu selama 3 tahun," ungkap Natsir.

Sebenarnya menurut dia perembesan gula rafinasi (GKR) ke pasar umum seolah menjadi lagu lama yang diputar berulang-ulang. Padahal, seharusnya gula rafinasi itu hanya diperuntukkan untuk industri minuman dan makanan. Akibatnya, gula yang dihasilkan petani tidak dapat terserap oleh pasar karena belum mampu menghadapi persaingan.