Merdeka.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat realisasi Kredit Usaha Rakyat di sektor pertanian telah mencapai Rp74,75 triliun hingga per 12 November 2021. Adapun nilai tersebut diberikan kepada lebih dari 2 juta debitur.

"Penyaluran KUR ini mencapai 106,38 persen dari target Rp70 triliun," kata Kepala Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian, Leli Nuryati, Selasa (23/11).

Tingginya penyaluran pembiayaan KUR tidak terlepas dari tiga inovasi kebijakan KUR sektor pertanian dilakukan Kementan. Pertama, Kementan meningkatkan KUR tanpa agunan tambahan dari Rp50 juta menjadi Rp 100 juta.

Kemudian pemberian fasilitas KUR khusus untuk kelompok (cluster) komoditas pertanian dan komoditas produktif lainnya dengan perusahaan mitra sebagai bapak angkat (offtaker). Serta relaksasi ketentuan KUR berupa penundaan pembayaran pokok, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR.

Jaga Ketahanan Pangan

Di sisi lain, Kementan telah memiliki strategi khusus dalam membangun pertanian melalui lima cara bertindak (CB). Ini sejalan dengan komitmen Kementan dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing berkelanjutan.

Leli mengatakan, cara bertindak pertama adalah melalui peningkatan kapasitas produksi. Kedua dengan cara diversifikasi pangan lokal dan ketiga penguatan cadangan dan sistem logistik pangan.

Kemudian keempat, pengembangan pertanian modern yang didalamnya adalah memanfaatkan digitalisasi seperti pengembangan smart fsrming . Kemudian yang kelima adalah gerakan tiga kali ekspor.

Dari sisi digitalisasi, Kementan mengembangkan Agriculture War Room (AWR) berbasis AI, IoT, dan Robot Construction. Leli bilang dimanfaatkan untuk pemantauan kegiatan budidaya pertanian, pascapanen, pengolahan dan pemasaran.

Direktur Supply Chain Dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto mengatakan, Bulog mendukung tiga pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas harga.

Sesuai Perpres 48/2016, Perum Bulog melaksanakan kebijakan pembelian padi, jagung dan kedelai dengan ketentuan harga acuan atau HPP, dan fleksibilitas harga sesuai dengan ketentuan yang diperlukan dan melakukan hak importasi bila diperlukan.

"Kita juga sudah mempunyai sistem online di seluruh Indonesia. Jadi pada saat transaksi pembelian di gudang manapun, dari pusat sudah bisa langsung memonitor dan semuanya sudah terkontrol daru kantor pusat," paparnya.