Merdeka.com - Realisasi belanja negara per kuartal I-2022 telah mencapai Rp 490,6 triliun atau 18,1 persen dari pagu yang dianggarkan dalam APBN 2022. Terdiri dari belanja kementerian/lembaga (KL) sebesar Rp 150 triliun, belanja non KL 164,2 triliun, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Rp 176,5 triliun dan pembiayaan investasi Rp 15 triliun.

"Bulan Maret ini APBN kita membaik karena dari sisi belanja kita sudah mencapai Rp 490,6 triliun," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (20/4).

Dia menjelaskan, belanja KL yang mencapai Rp 150 triliun telah menyerap 15,9 persen dari pagu yang dianggarkan. Belanja KL ini lebih besar terserap untuk gaji dan tunjangan pegawai, pendanaan kegiatan operasional KL, program kegiatan KL untuk pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan irigasi dan penyaluran bantuan sosial ke masyarakat.

"Program bantuan sosial dari pemerintah yang mengalami kenaikan dan terlihat semakin nyata pada April ini," kata Sri Mulyani.

Belanja non KL yang mencapai 164,2 triliun tersebut merupakan 16,4 persen dari pagu APBN. Dari pos anggaran ini banyak digunakan untuk penyaluran subsidi energi dan pembayaran pensiun atau jaminan kesehatan ASN.

Pos anggaran TKKD sebesar Rp 176,5 triliun telah menyerap 22,9 triliun terhadap APBN. Penyaluran ini terutama didukung kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik dan penyaluran dana BOS reguler tahun anggaran 2022 tahap I.

Sementara itu pembiayaan investasi sampai bulan April telah mencapai Rp 15 triliun. Investasi ini disalurkan melalui BLU LMAN sebesar Rp 10 triliun, program FLPP sebesar Rp 4 triliun dan BLU LDKPI sebesar Rp 1 triliun.

"APBN akan terus menopang pemulihan ekonomi nasional dan mendukung program penangan Covid-10, terutama dengan membelanjakan dan membiayai kegiatan yang jadi prioritas pembangunan kita," kata dia.

Penerimaan Pajak Tumbuh 41,36 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, penerimaan pajak pada kuartal I 2022 mencapai Rp 322,46 triliun. Pemasukan pajak tersebut tumbuh 41,36 persen secara year on year (YoY), dan mencapai 25,49 persen dari target APBN sebesar Rp 1.265 triliun.

Bendahara Negara menilai, catatan positif tersebut terjadi di tengah tren pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Di sisi lain, basis penerimaan yang rendah pada kuartal I 2021 juga membuat kenaikan kali ini jadi besar.

"Kinerja penerimaan pajak periode triwulan I 2022 ini ditopang oleh pemulihan ekonomi yang terlihat dari baiknya PMI yang masih ekspansif, harga komoditas dan ekspor/impor," ungkap Sri Mulyani dari konferensi pers APBN Kita, Rabu (20/4).

Menurut catatannya, perolehan pada sektor pajak penghasilan atau PPh non-migas hingga Maret 2022 sebesar Rp 172,09 triliun, atau 27,16 persen dari target. Sementara pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mencapai Rp 130,15 triliun, atau 23,48 persen dari target.

Sedangkan pemasukan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp 2,29 triliun atau 7,69 persen dari target. Untuk PPh migas tercapai Rp 17,94 triliun atau 37,91 persen dari target.

Secara umum, Sri Mulyani menilai kinerja penerimaan pajak telah menunjukan perbaikan. Itu bukan hanya disebabkan faktor kenaikan harga migas dunia, tapi juga karena adanya pemulihan ekonomi yang semakin menguat.

"Pajak non-migas juga pertumbuhannya sangat tinggi. Jadi pajak yang tinggi tidak hanya berhubungan dengan windfall atau adanya kenaikan komoditas, namun juga ada yang berasal dari pemulihan ekonomi sebagai basisnya," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com