Rawan korupsi, SKK Migas diusulkan dibubarkan

Merdeka.com - Praktik suap dan korupsi dalam bisnis sektor energi, minyak dan gas, tengah jadi sorotan. Setelah mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan praktik suap dan gratifikasi, kini giliran Menteri ESDM Jero Wacik ditetapkan statusnya sebagai tersangka atas dugaan pemerasan.

Kritik dan kecaman mengalir deras atas penyimpangan dalam sektor migas. Pengamat energi Kurtubi mengaku bakal memberi saran kepada pemerintahan baru untuk membubarkan SKK Migas. Alasan utamanya, institusi pengganti BP Migas itu rawan tindak korupsi.

"Saya akan sarankan pemerintah baru untuk membubarkan SKK Migas, karena keberadaan sekarang tidak ada UU yang mengikat, sebelumnya juga kan BP Migas dibubarkan," ujar Kurtubi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (8/9).

Menurutnya, akan lebih baik jika segala regulasi terkait pengelolaan sektor migas dikembalikan ke PT Pertamina (Persero).

"Pertamina sangat mampu, sejak tahun 1967-2001 Pertamina yang mengelola, investor butuh 3 bulan bisa ngebor, setiap minggu ditemukan penemuan baru. Dicabut diubah total, terbentuknya SKK migas mengalami penurunan produksi, dan juga peluangnya korupsinya besar," jelasnya.

Kurtubi menambahkan, jika dikembalikan kepada perusahaan negara, maka pengelolaan migas kokoh berdiri di atas dasar hukum.

"Kalau sudah dikembalikan ke perusahaan negara dia punya kekuasaan untuk mengelola migas ini oleh dasar hukum yang kuat, dan tidak ada yang menghambat, begitu dapat kontrak investor nanti langsung ngebor," ungkapnya.

Kurtubi mendesak presiden terpilih Joko Widodo berani membubarkan SKK Migas demi pengelolaan migas lebih baik.

"Lebih gampang lagi produksi minyak diolah di kilang Pertamina, banyak hal yang bisa dihemat, yang dirugikan mungkin oknum tertentu," tegasnya.