Merdeka.com - Kementerian Kesehatan tengah berupaya meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan bahaya produk tembakau berupa rokok.

Namun itu tidak mudah. Kemenkes merasa kesulitan untuk melakukan ratifikasi FCTC lantaran banyaknya kepentingan yang sebagian besar berasal dari kelompok pelaku industri rokok yang mencoba menghambat ratifikasi ini.

"Penentang itu kuat, mereka punya jaringan lobi yang kuat. Mereka kan money leader yang sangat kuat," ujar Staf Ahli Menkes bidang Politik Kebijakan Kesehatan, Bambang Sulistomo, dalam lokakarya 'FCTC untuk Ketahanan Bangsa' di Royal Hotel Kuningan, Jakarta, Senin (21/10).

Bambang menuturkan, kelompok pelaku industri banyak menggunakan alasan yang cukup lazim untuk menolak ratifikasi ini. "Alasannya selalu sama, seperti pengangguran, pendapatan cukai menurun," katanya.

Hambatan lain juga berasal dari internal kabinet. Beberapa kementerian menyatakan tidak sepakat jika ratifikasi dilakukan.

"Masih ada beberapa memo dari beberapa kementerian seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, bahkan juga Kementerian Keuangan," ungkap Bambang.

Padahal, menurut dia, dampak yang dapat ditimbulkan dari rokok sendiri jauh lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh negara.

"Biaya kesehatan yang harus dikeluarkan tidak seimbang dengan pendapatan dari industri rokok," ucapnya.