RAPBNP 2015, menteri ESDM usul tambah anggaran Rp 4,99 triliun
Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan anggaran sebesar Rp 14,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) Perubahan 2015. Itu bertambah Rp 4,99 triliun ketimbang anggaran sudah ditetapkan dalam APBN 2015 sebesar Rp 10,024 triliun.
"RAPBNP yang kami usulkan lebih ke belanja infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Sudirman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR-RI, Jakarta, Selasa (10/2).
Dari dana tambahan sebesar itu, kata Sudirman, bakal digunakan untuk membangun infrastruktur minyak dan gas bumi sekitar Rp 3,41 triliun. Kemudian infrastruktur ketenagalistrikan sebesar Rp 544 miliar, dan energi baru terbarukan sebesar Rp 1,036 triliun. Total anggaran belanja infrastruktur Kementerian ESDM dalam RAPBNP 2015 menjadi Rp 9,852 triliun.
Selain itu, Sudirman juga mengungkapkan pihaknya tengah menggarap proyek mobil listrik berbasis tenaga surya tahun ini. Untuk itu, Kementerian ESDM bakal menjalin kerja sama dengan perusahaan Norwegia.
"Pengembangan mobil listrik tenaga surya, di Sumba (Nusa Tenggara Barat) itu program unggulan Kementerian ESDM," ujar Sudirman.
Di wilayah sama, Kementerian ESDM juga membangun Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pengembangan hutan energi.
"Sumba akan jadi ikon pulau didomniasi energi baru ini yang dikejakan dengan Norwegia," kata dia.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapelan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Depan, Besarannya Jadi Segini
Untuk golongan PNS III terendah akan mendapatkan gaji Rp3.198.300 pada Maret 2024. Sementara, untuk PNS golongan III tertinggi akan memperoleh gaji Rp5.948.100.
Baca SelengkapnyaUtang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun
Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaRUPS BNI Rombak Besar-Besaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftar Lengkapnya
Pada RUPS tahunan menyepakati perombakan susunan direksi dan komisaris BNI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun
Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca SelengkapnyaTak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM
Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.
Baca SelengkapnyaCara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.
Baca SelengkapnyaUtang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.231 Triliun, Digunakan untuk Apa Saja?
Utang luar negeri pemerintah pada November 2023 sebesar USD 192,6 miliar atau tumbuh 6 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya tiga persen.
Baca SelengkapnyaAnies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total
Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca Selengkapnya