Merdeka.com - Ekonom Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 tidak sehat untuk pemerintahan Jokowi - JK. Itu dilihat dari pengeluaran rutin yang dampak multipliernya rendah. Di sisi lain, anggaran produktif seperti infrastruktur justru turun dibandingkan tahun ini.

"Masih ditambah beban subsidi meningkat dan pengeluaran populis besar. Sayangnya tidak didukung oleh pendapatan yang mencukupi, sehingga defisitnya sudah dipatok tinggi 2,32 persen dari PDB atau hampir menyentuh batas atas defisit yang diizinkan," ujar Sri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/8).

Dia melihat pemerintahan Jokowi-JK bakal menghadapi permasalahan cukup berat. Dan sulitnya, anggaran 2015 yang diklaim pemerintahan saat ini sebagai baseline itu ternyata hanya sedikit menyisakan ruang fiskal.

"Ini artinya Pemerintah baru akan tidak mudah untuk mendapatkan anggaran untuk mengimplementasikan visi misinya dengan cepat. Hal ini bisa menjadi masalah karena harapan publik akan adanya perubahan setelah pemerintah baru terbentuk tidak dapat dipenuhi. Sehingga lobi agar pemerintah dan DPR memberikan fiscal space yang longgar pada Pemerintah baru perlu segera dilakukan," kata dia.

Sri Adiningsih menjelaskan seluruh pendapatan negara di 2015 diproyeksikan dihabiskan 14,3 persennya ke gaji pegawai negeri, membayar bunga utang 7,6 persen, transfer dana ke daerah 31,69 persen, subsidi energi 18 persen, dan anggaran pendidikan 22,9 persen. "Itu total sudah 94,5 persen dari pengeluaran," jelas dia.

Dia mengusulkan agar ada perubahan pada politik anggaran dengan merevisi RAPBN 2015. Pemerintah baru perlu merevisi alokasi anggaran subsidi dan pembayaran bunga utang, yang jumlahnya lebih dari 25 persen dari total pengeluaran.

"Tanpa perubahan dalam politik anggaran, Pemerintah baru tidak akan bisa melaksanakan visi misinya," pungkas dia.