Merdeka.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja bersama dengan jajaran direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Rapat kali ini membahas skema penyelesaian pembayaran polis bancassurance nasabah Jiwasraya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko terlebih dahulu memaparkan mengenai permasalahan dan kondisi perusahaan yang menyebabkan penundaan pembayaran. Hal ini bermula dari kondisi keuangan perusahaan yang tercatat negatif.

Di mana dari risk based capital (RBC) atau rasio kecukupan modal di perusahaan tercatat minus 805 persen. Sementara sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan modal minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi baik umum atau jiwa adalah 120 persen.

"Untuk meningkatkan nilai RBC sampai 120 persen maka jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp32,89 triliun," kata dia di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (16/12).

Dia menjelaskan, kondisi tersebut bukan kali pertama. Pada 2018 lalu RBC juga tercatat mengalami minus yakni mencapai 282 persen. Namun seiring waktu justru jumlah tersebut membengkak menjadi sebesar 805 persen.

Permasalahan Disampaikan ke Kejaksaan Agung

Mengenai itu, dia juga menyadari kinerja buruk perusahaan tidak lepas dari fungsi kontrol internal dan eksternal yang kurang memadai dalam kurun waktu yang panjang. Namun, permasalahan ini pun sudah disampaikan kepada Kejaksaan Agung.

"Semangat kita sama yaitu menyelesaikan masalah perusahaan dan menyehatkan perusahaan agar suistanable," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi VI DPR RI dan manajemen Jiwasraya sudah pernah menggelar rapat membahas upaya penyelamatan yang sedang ditempuh manajemen perseroan.

Langkah tersebut antara lain pembentukan anak usaha Jiwasraya yakni Jiwasraya Putra. Kemudian reasuransi dukungan modal atau skema financial reinsurance (FinRe), lalu penerbitan mandatory convertible bond (MCB) atau subdept kepada holding.