Merdeka.com - Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi Abdul Hamid mengatakan, Kementerian Keuangan saat ini masih harus menghitung total nilai aset dari Wisma Atlet Kemayoran, untuk kemudian hasilnya diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

"Itu dalam proses serah terima aset. jadi Setneg maunya serah terima aset. Semua asetnya masih dihitung Kementerian Keuangan," kata Khalawi di Jakarta, Senin (22/4).

Dia menjelaskan, proses serah terima aset ini cukup memakan waktu yang lama, sehingga Kementerian PUPR memilih menunggu proses perhitungan oleh Kementerian Keuangan. "Aset ini cukup lama serah terimanya. Jadi kita tunggu Kementerian Keuangan. Moga dalam waktu dekat sudah diserahkan ke Setneg, Setneg yang tetapkan nanti," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan akan menggunakan fasilitas Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat untuk perumahan dinas bagi aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Kepastian ini didapat usai rapat sejumlah Menteri bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (21/2) lalu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuldjono menegaskan rencana ini tengah dibahas di Sekretariat Negara. Meski nantinya wisma atlet akan menjadi rumah dinas, namun para penghuni tetap harus mengeluarkan uang setiap bulannya.

"Itu rumah dinas, mungkin sewa untuk pemeliharaan. Seperti PU juga punya rusun di Rempoa (Bintaro) itu ditempati teman-teman PU ada iuran sebulan Rp 300.000 buat pemeliharaan," kata Basuki di Istana Presiden, Rabu (6/3).

Kementerian PUPR lantas menyisihkan anggaran senilai Rp 5 miliar untuk pemeliharaan fasilitas seperti listrik dan air yang ada di Wisma Atlet Kemayoran.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com