Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PUPR Siapkan Rp 1,2 T Untuk Program PKT Pembangunan Drainase Jalan Nasional 5.000 Km

PUPR Siapkan Rp 1,2 T Untuk Program PKT Pembangunan Drainase Jalan Nasional 5.000 Km Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Pantau Pengerjaan Tol Cisumdawu. ©2019 Liputan6.com

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, memperluas cakupan Program Padat Karya Tunai (PKT) di luar program PKT rutin tahun 2020, mencakup pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5000 Km dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) dengan total anggaran Rp 1,2 triliun. Direncanakan program ini dapat menyerap tenaga kerja sekitar 28.000 orang dalam 3 bulan.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan. Khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

"Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19," ujar Menteri Basuki dalam pernyataannya, Kamis (27/8).

Untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun yang tersebar di 34 Provinsi. Alokasi anggaran tersebut dibagi untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional di Wilayah Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) sebesar Rp587 miliar dan Rp. 413 miliar untuk di Wilayah Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, sebaran pelaksanaan program Padat Karya revitalisasi drainase jalan nasional di Sumatera sepanjang 1.668 Km dengan alokasi anggaran Rp 309 miliar. Untuk pulau Jawa dan Bali akan dikerjakan sepanjang 773 Km dengan anggaran sebesar Rp 154 miliar. Kemudian untuk pulau Kalimantan akan mencakup revitalisasi drainase sepanjang 807 Km dengan anggaran Rp 124 miliar.

Pekerjaan serupa juga dilakukan pada Kepulauan Nusa Tenggara dengan target revitalisasi drainase sepanjang 341 Km dengan anggaran Rp 71 miliar. Sementara di pulau Sulawesi akan dikerjakan 953 Km dengan anggaran Rp 189 miliar.

Lalu, di kepulauan Maluku yang dikerjakan sepanjang 230 Km dengan anggaran Rp 70 miliar. Dan yang terakhir di pulau Papua akan dilakukan revitalisasi drainase 225 Km dengan anggaran Rp 81 miliar.

Kriteria Jalan Nasional yang Drainasenya Diperbaiki

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerkan PUPR Hedy Rahadian mengatakan, pekerjaan Padat Karya mendukung pemulihan ekonomi nasional ini fokus pada penanganan drainase jalan yang sudah hilang akibat sedimentasi. "Kita buatkan kembali, yang sudah mampet salurannya kita jebol lagi. Anggaran sebenarnya sampai Desember 2020, namun kita konsentrasikan di bulan Agustus dan September 2020 ini agar lebih cepat selesai," jelasnya.

Hedy menambahkan, perluasan cakupan program PKT Kementerian PUPR juga dilaksanakan untuk pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 Ton dengan anggaran Rp 200 miliar di 34 Provinsi. Alokasi tersebut sebesar Rp 114 miliar diperuntukkan untuk di Wilayah Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) sebanyak 56.489 ton dan Rp 86 miliar untuk di Wilayah Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua) sebanyak 43.511 ton.

Di Provinsi Aceh, Kementerian PUPR melalui Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh telah memulai program PKT revitalisasi drainase jalan nasional dengan target sepanjang 150 km terdiri dari pekerjaan saluran tanah 133 km dan saluran pasangan/diperkeras sepanjang 37 km. Sedangkan untuk pengadaan material CPHMA dianggarkan sebesar Rp 6 miliar sebanyak 3.000 ton.

"Pelaksanaannya telah dimulai sejak minggu lalu. Hingga saat ini sudah menyerap 10 persen. Targetnya akhir September 2020 pekerjaan rampung," imbuh dia.

Selain dua program tersebut, masih terkait dukungan pemulihan ekonomi nasional, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR juga melakukan pembelian LDW dengan anggaran Rp 5 miliar. LDW adalah alat yang digunakan untuk menguji kekuatan struktur tanah dasar/granular secara semi otomatis dan portable sehingga mudah dibawa ke lokasi proyek yang masih sulit diakses.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya
Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen

Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen

Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.

Baca Selengkapnya
Habiskan Biaya Rp561 Miliar, Ini 10 Ruas Jalan dan 1 Jembatan di Kaltim yang Diresmikan Jokowi

Habiskan Biaya Rp561 Miliar, Ini 10 Ruas Jalan dan 1 Jembatan di Kaltim yang Diresmikan Jokowi

Jokowi mengatakan pembangunan 10 ruas jalan dan 1 jembatan dengan total panjang 50,9 kilometer telah diselesaikan

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Puji Jokowi, AHY: Partai Demokrat Siap Lanjutkan Program Pemerintah

Puji Jokowi, AHY: Partai Demokrat Siap Lanjutkan Program Pemerintah

AHY menjelaskan, berbagai program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini seperti pembangunan infrastruktur, akan tetap dilanjutkan.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM

Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM

Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya

Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya

Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.

Baca Selengkapnya
Salurkan Bantuan Ratusan Juta, Dirut Pupuk Kaltim: Dukungan Masyarakat Penting untuk Aktivitas Bisnis

Salurkan Bantuan Ratusan Juta, Dirut Pupuk Kaltim: Dukungan Masyarakat Penting untuk Aktivitas Bisnis

Salurkan Bantuan Ratusan Juta, Dirut Pupuk Kaltim: Dukungan Masyarakat Penting untuk Aktivitas Bisnis

Baca Selengkapnya
Penurunan Permukaan Tanah Buat Jakarta Rugi Rp10 Triliun per Tahun

Penurunan Permukaan Tanah Buat Jakarta Rugi Rp10 Triliun per Tahun

Selain ekonomi, nasib 50 juta masyarakat di kawasan pesisir juga dipertaruhkan.

Baca Selengkapnya
Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP

Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP

Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.

Baca Selengkapnya