PT Pos beri bantuan hukum dua mantan petinggi terjerat kasus korupsi

Merdeka.com - Dua mantan pejabat PT Pos Indonesia, Budi Setiawan dan Budhi Setyawan harus berurusan dengan hukum setelah diduga terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat portabel data terminal (PDT) di tahun anggaran 2012-2013 yang merugikan negara hingga Rp 10,5 miliar yang tengah dibidik Kejaksaan Agung.

Budi Setiawan merupakan mantan Direktur Utama. Sementara Budhi Setyawan mantan Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan Pos Indonesia.

PT Pos Indonesia mengaku takkan lepas tangan terhadap dua mantan petinggi perusahaan itu.

"PT Pos tetap memberikan bantuan hukum karena ini menyangkut perusahaan," kata Sekretaris Perusahaan PT Pos Indonesia Amrizal saat acara Media Gathering di Hotel Tebu, Bandung, Senin (11/5).

Bantuan hukum, menurut dia, lumrah dilakukan perusahaan manapun manakala ada jajaran pejabat atau mantan yang tersandung kasus hukum. "Semua akan mendapat bantuan hukum," ungkapnya.

Agar kasus serupa tak terulang, perusahaan pelat merah ini berjanji menerapkan prinsip good corporate govermance. Cara itu dilakukan agar PT Pos bisa lebih transparan dan terpercaya.

Vice President bagian hukum PT Pos Indonesia Umar Mansur menambahkan, ada lebih dari satu pengacara yang mendampingi dua pejabatnya itu. "Pengacaranya yaitu Stefanus Gunawan dan rekan-rekan. Tapi semua itu berasal dari satu kantor lembaga hukum," katanya di tempat sama.