Merdeka.com - PT Jakarta Monorail menilai pembangunan transportasi umum yang efisien harus dibarengi dengan integrasi antar moda. Ini yang belum dimiliki di moda transportasi Jakarta.

Presiden Direktur Jakarta Monorel John Aryananda mengatakan walau perusahaannya siap beroperasi tiga tahun mendatang, semua akan sia-sia jika tak ada lembaga yang mengatur keterhubungan antar moda. Kemacetan akan terus terjadi, karena warga yang ingin naik monorel bakal menggunakan kendaraan pribadi.

"Menurut kami banyak sekali kebijakan di lapangan sewaktu eksekusi tidak ada integrasi. Ada kebijakan kereta layang yang jadi perdebatan, dan sekarang monorail, ada perubahan peningkatan busway, integrasinya bagaimana. Dari rumah ke stasiun pakai apa," ujarnya saat ditemui di Pondok Indah, Jakarta, Minggu (29/9).

Karena itu, Jakarta Monorail yang dikelola Konsorsium Ortus Holding sedang menggandeng Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda). Tujuannya menyamakan persepsi, supaya ada angkutan pengumpan (feeder) dari rumah penduduk ke stasiun monorail.

Idealnya, nanti harus ada lembaga, bisa bentukan pemerintah dan swasta, mengatur keterkaitan moda transportasi di Ibu Kota.

"Itu yang saya coba bicarakan dengan Organda. Kita coba buat satu komunikasi menggiatkan satu integrasi yang tepat. Kalau bisa ada terminal terintegrasi. Misalnya di Dukuh Atas, itu ada stasiun kereta, nanti ada terminal MRT, ada banyak bus, bagaimana bisa integrasi secara teknis, dan memungkinkan dari segi biaya," kata John.

Permintaan Jakarta Monorail disambut hangat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Organda Eka Sari Lorena. Menurutnya, kendaraan darat seperti bus memang harus dimanfaatkan menyokong angkutan umum cepat seperti monorail dan MRT. Justru, pengusaha tidak boleh saling mematikan satu sama lain.

"Kan tidak mungkin monorail jemput dari rumah ke rumah. Perlu feeder dari angkutan darat, dari rumahnya menuju stasiun-stasiun monorail. Kalau tidak, mereka akan tetap pakai kendaraan pribadi. Kolaborasi ini sangat penting," kata Eka.