Proyek PLTU Batang tunggu revisi aturan pengadaan lahan rampung
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil masih menunggu penyelesaian revisi Peraturan Presiden nomor nomor 71 tahun 2012 tentang pengadaan lahan untuk kepentingan umum.
Sebab, revisi Perpres tersebut akan digunakan untuk proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah kapasitas 2x1.000 megawatt (MW).
Saat ini, proyek tenaga listrik itu masih terkendala lahan lantaran adanya spekulan yang membuat harga tanah di wilayah tersebut tinggi.
"Mudah-mudahan jalan. Itu target pertama kita. Itu tugas pertama (Dirut PLN) Sofyan Basir," ujar Sofyan yang ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (2/2).
Sofyan menuturkan, proyek PLTU Batang akan kembali dimulai Maret 2015. Menteri BUMN Rini Soemarno dan direksi PLN masih mempunyai tugas membebaskan lahan seluas 19 hektar untuk jalankan proyek tersebut.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan menjanjikan segera merampungkan pembebasan lahan untuk PLTU Batang. Ditargetkan, pembebasan lahan bisa rampung dalam waktu 6 bulan.
"Ya tidak lebih dari 6 bulan ini," kata Ferry di Komplek Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/12).
Ferry tidak menampik, persoalan PLTU Batang yang paling alot adalah pembebasan lahan. Oleh sebab itu, proses yang akan dijalankan merupakan proses berulang.
"Itu cuma tinggal pengulangan prosesnya, nyangkutnya di situ saja. Mereka tahu ini suatu yang dibutuhkan," ucap Ferry.
Politikus Partai Nasdem ini menyadari Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak bisa menjadi senjata pamungkas.
Proses pendekatan secara persuasif justru dinilai lebih efektif menyelesaikan persoalan pembebasan tanah yang sudah berlarut-larut.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
LMAN Salurkan Rp18,2 Triliun untuk Pengadaan Lahan Proyek Strategis Nasional di 2023
Ada tiga sektor tertinggi atas realisasi pengadaan lahan di tahun 2023 yaitu jalan tol, sumber daya air dan perhubungan.
Baca SelengkapnyaPolisi Balok Satu Tipu Teman SMA Janjikan Proyek Pengerasan Jalan, Kerugian Rp225 Juta
Ketua majelis hakim Budiman Sitorus menunda sidang pekan depan dengan agenda keterangan saksi
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM
Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya
BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaPakar Nilai Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Bisa Segera Diundangkan
Dia menyebut, perubahan ini bahkan bisa dilakukan hanya hitungan hari.
Baca SelengkapnyaTNI Masih Tunggu Syarat Ini untuk Pindah ke IKN
Jenderal Bintang Empat TNI tersebut belum bisa menjabarkan waktu pastinya untuk pemindahan prajurit.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaPembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi Dilanjutkan Tahun Ini
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merespons soal mangkraknya proyek Tol Gilimanuk - Mengwi.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki Tak Dampingi Jokowi Resmikan Tol di Sumatera Utara, Ini Penjelasan Kementerian PUPR
Dalam jajaran pejabat yang hadir, tidak ada sosok Basuki Hadimuljono dalam pada upacara peresmian dua ruas jalan tol dengan nilai proyek sebesar Rp4,7 triliun.
Baca Selengkapnya