Merdeka.com - Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menegaskan pihaknya memberi tenggat waktu pada calon investor proyek kilang Cilacap, Saudi Aramco hingga April 2020. Jika tidak kunjung ada keputusan, Pertamina akan mencari investor lain.

Nicke memastikan Proyek Strategis Nasional (PSN) kilang minyak baik refinery development master plan (RDMP) maupun gross root refinery (GRR) tetap jalan.

"Kilang PSN akan kita jalankan, jadwalnya akan kita lihat. Cilacap belum ada kesepakatan dengan Aramco, tapi yang pasti kami akan fokus untuk di Balikpapan, Tuba, TPPI (PT Trans Pasific Petrochemical Indotama)," ujar Nicke dalam konferensi pers virtual, Jumat (3/4).

Pertamina sendiri sejauh ini tengah mengembangkan proyek kilang RDMP dan GRR. Kilang RDMP terdiri dari RDMP Dumai, RDMP Cilacap, RDMP Balongan, dan RDMP Balikpapan. Sementara itu, untuk proyek GRR, Pertamina tengah merampungkan GRR Tuban dan GRR Bontang.

Jokowi Jengkel Pembangunan Kilang Tak Terealisasi: Ada Yang Ingin Kita Impor Terus

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan kekesalannya karena instruksinya soal pembangunan kilang minyak di Indonesia tak dijalankan. Padahal, Jokowi mengaku lima tahun lalu dirinya telah meminta jajarannya untuk membangun lima kilang minyak, namun hingga kini tak ada yang terealisasi.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam acara ini, para menteri kabinet Indonesia Maju dan kepala daerah.

"Sebetulnya saat pelantikan, habis pelantikan yang (periode) pertama, saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini dari lima (kilang) yang ingin kita kerjakan, satu pun enggak ada yang berjalan, satu pun (tidak ada)," ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (16/12).

Jokowi pun merasa heran selama 34 tahun, Indonesia tak pernah membangun kilang minyak. Padahal, apabila kilang minyak dibangun maka akan banyak komoditi turunan yang bisa dihasilkan.

Salah satunya yaitu, petrokimia yang tak perlu impor lagi. Sebab, selama ini nilai impor petrokimia sebesar Rp323 triliun per tahun. "Impor petrokimia ini gede sekali, Rp323 triliun impor kita petrokimia. Tiap hari jengkel kaya apa, coba triliun ya bukan miliar," ucap Jokowi.

Untuk itu, dia memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi pembangunan kilang minyak. Jokowi ingin proyek ini benar-benar terealisasikan.

"Harus rampung, pekerjaan besar ini harus rampung," tegas dia.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6