Proses seleksi lelang jabatan dirjen pajak harus terbuka
Merdeka.com - Ekonom Institut Pertanian Bogor (IPB) Mangasa A Sipahutar mengapresiasikan langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan lelang jabatan untuk posisi direktur jenderal pajak (dirjen). Namun, terpenting yang harus disoroti pemerintah terkait sistem penyeleksian yang transparan, baik dari panitian seleksi (pansel) atau dari sisi calonnya itu sendiri.
"Pansel juga harus bekerja sama dengan PPATK. Dia (calon Direktur Jenderal Pajak) harus diketahui rekam jejaknya, kekayaannya, perpajakannya. Ini harus dibuka ke publik," ujarnya saat acara Uneg-Uneg Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Minggu (23/11).
Menurut dia, seleksi calon dirjen pajak dengan sistem lelang jabatan bukan hal luar biasa dan perlu dibangga-banggakan. Yang lebih penting, kata dia, panitia seleksi harus memiliki sikap transparan.
"Lelang jabatan sekelas dirjen pajak, bahwa tidak ada sesuatu yang wah karena ini ada kekosongan diungkap publik mengisi lowongan itu dan lazim dilakukan perusahaan kelas dunia sekalipun, yang menjadi heboh jabatan tertinggi dibuka lowongan kerjanya dalam kaitan itu apabila sebuah lowongan kerja bahwa gugurnya di dalam organisasi memiliki kompetensi yang bagus," jelas dia.Di tempat sama, pengamat pajak dari Perkumpulan Prakarsa, Wiko Saputra mengapresiasikan langkah Kementerian Keuangan melakukan lelang jabatan bagi PNS yang ingin mengisi kursi Direktur Jenderal Pajak.
"Ini sebuah langkah kemajuan, walau bukan terobosan karena sudah diatur dalam Undang-Undang (Aparatur Sipil Negara (ASN) No 5/2014)," tambah dia.
Hanya saja pekerjaan yang perlu dibenahi, menurut Wiko yaitu dengan menggenjot perpajakan di empat sektor utama seperti pertambangan, perkebunan, properti dan industri jasa keuangan.
"Di sini mafia pajak luar biasa, yang membuat penerimaan pajak kita tidak tercapai," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Diisukan Isi Jabatan Strategis, Eks Kasad Dudung: Kalau Diperintahkan Siap
"Kalau misalkan diperintahkan, saya sebagai mantan prajurit saya siaplah apapun," kata Dudung
Baca SelengkapnyaPejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaMasa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya
Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026
Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.
Baca SelengkapnyaKejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca Selengkapnya2 Hari Jelang Pencoblosan Gaji Pegawai Bawaslu Dinaikan Jokowi, Ini Daftar Tunjangan Sesuai Jabatan
Pemberian tunjangan bagi pegawai Bawaslu diberikan setiap bulan.
Baca SelengkapnyaDua Pekerja Tewas di Lubang Pengolahan Limbah Gedung di Bekasi, Polisi Selidiki Manajemen K3 Perusahaan
Dugaan sementara, dua korban tewas karena terpeleset dan jatuh
Baca SelengkapnyaTak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca Selengkapnya