Merdeka.com - Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti membeberkan beberapa faktor yang membuat investor asing enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Ada beberapa catatan yang harus diperbaiki dalam kemudahan melakukan investasi di Indonesia," ujar Esther dalam diskusi Antisipasi Resiko Resesi: Respon Kinerja Triwulan III 2019 di Jakarta, Kamis (7/11).

Pertama yaitu lamanya proses perizinan, baik dalam kemudahan mengawali bisnis, perizinan konstruksi hingga registrasi properti. Data Ease of Doing Business 2019 menunjukkan, Indonesia berada di peringkat 134 dalam konteks memulai bisnis. Investor butuh 19,6 hari untuk membangun bisnisnya di Indonesia.

Lalu, perizinan konstruksi memakan waktu hingga 200,1 hari. Registrasi bisnis juga butuh waktu lama sekitar 27,6 hari.

"Selain itu pembayaran pajak. Investor bayar pajak hingga 42 kali dalam satu tahun dengan rata-rata waktu 207,5 jam atau sekitar 8-9 hari. Itu kan lama sekali," tuturnya.

Ditambah lagi, investor juga merasa biaya listrik masih mahal, sekitar 252,8 persen dari total pendapatan per kapita dan waktunya relatif lama (34 hari).

Transparansi informasi kredit semakin baik, namun kemudahan memperoleh kredit masih kurang bagi investor. Peringkat kredit Indonesia masih di posisi 44, dengan credit registry coverage sebesar 58,2 persen dan credit bureau coverage sebesar 38,1 persen.

Presiden Jokowi Bakal Revisi 74 Peraturan Perizinan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, akan merevisi sebanyak 74 peraturan perundang-undangan terkait proses perizinan investasi di dalam negeri. Hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

"Kita akan merevisi 74 undang-undang agar kecepatan kita bersaing dengan negara-negara lain dapat kita miliki," tuturnya di Jakarta, Senin (16/9).

Dengan momentum revolusi konsumen, investasi global akan semakin menjalar di mana Indonesia akan kian menarik untuk kegiatan berinvestasi. Untuk itu, momentum ini perlu diwaspadai agar masyarakat Indonesia bisa menikmati revolusi konsumen, bukan hanya investor asing.

"Harus diikuti revolusi mindset sehingga mampu mengaktualisasi revolusi konsumen yang ada untuk memperkuat daya saing kita. Jangan jadi bangsa konsumtif, harus memacu kita untuk jadi bangsa produsen," kata dia.

Siasat Pertumbuhan Ekonomi

Sebelumnya, Pemerintah merumuskan siasat agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak seperti yang diramalkan Bank Dunia. Di mana, diramal terjerembab di bawah 5 persen.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, untuk membuat perekonomian Indonesia tetap membaik, pemerintah akan memangkas peraturan dan rekomendasi yang tidak penting, sehingga dapat menyederhanakan proses investasi di Indonesia.

"Presiden sudah minta itu dipangkas semua. Banyak sekali jadi presiden sekarang akan melakukan, dan sudah mulai ya, rapat-rapat terbatas untuk memeriksa di kementerian-kementerian di mana izin-izin yang dianggap perizinan itu mau dipotong," paparnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com