Merdeka.com - Hari ini, Senin (26/1), Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar rapat panitia kerja (panja) dengan agenda keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Perum Bulog menjadi perusahaan pelat merah pertama yang mempresentasikan program dari dana PMN Rp 3 triliun. Sayangnya proposal pengajuan PMN BUMN pangan ini dimentahkan Komisi VI.

Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir melihat Perum Bulog tidak bersungguh-sungguh memaksimalkan dana PMN. Padahal, suntikan modal pemerintah menjadi penting bagi Bulog untuk mendukung program swasembada pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.

"Ibu (Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat) PMN-nya kan Rp 3 triliun masak proposalnya tiga lembar kayak pembangunan masjid di belakang rumah saya," ujarnya di gedung DPR, Jakarta.

DPR kembali menyindir dengan mengatakan dana segar Rp 3 triliun lebih baik diberikan kepada perusahaan ritel swasta. "Lebih baik kasih ke Carrefour jadi kami tahu keuntungan dan kerugiannya," jelas dia.

Seperti diketahui, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 35 BUMN sebesar Rp 48,01 triliun.