Program Tapera Bakal Gairahkan Industri Properti di Tengah Pandemi
Merdeka.com - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Adi Setianto, mengungkapkan program Tapera akan memberi manfaat untuk para peserta Tapera serta menggerakkan sektor perumahan. Data peserta juga dapat mempermudah developer untuk membangun hunian yang tepat sasaran, segera terbeli dan dihuni.
"Penyaluran manfaat pembiayaan perumahan untuk peserta Tapera diharapkan dapat ikut menggerakkan ekonomi nasional dengan memberikan efek berganda (multiplier effect) setidaknya bagi 140 industri ikutan, seperti material bahan bangunan, genteng, semen, paku, besi, kayu, dan industri lainnya," ucapnya, Jakarta, Kamis (17/9).
Sementara itu, sejumlah kalangan menilai bahwa kebangkitan sektor properti pada masa new normal terus diupayakan dengan berbagai stimulus dan bantuan pemerintah. Situasi pandemi covid-19 yang menghantam semua sektor termasuk perumahan memerlukan dukungan semua pihak termasuk juga perbankan.
Kemitraan strategis perbankan khususnya fokus di sektor properti dengan asosiasi pengembang termasuk REI dan Apersi menjadi salah satu cara untuk membangkitkan lagi industri properti di tengah pandemi. "Sebagai contoh untuk kredit ke sektor properti BTN tetap on track. Indikatornya dapat terlihat dalam penyaluran kredit subsidi berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB)," ungkapnya.
Adi berharap agar program-program yang dijalankan sekarang dapat memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi.
Serap 30 Juta Tenaga Kerja, Sektor Properti Penggerak Ekonomi di Tengah Pandemi
Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menilai sektor properti mampu menjadi penggerak perekonomian nasional, termasuk di tengah pandemi Coivd-19 saat ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberi perhatian lebih serius kepada sektor yang menyerap lebih dari 30 juta tenaga kerja tersebut.
"Peran strategis sektor real estate di antaranya meningkatkan pertumbuhan 174 industri terkait. Lalu, jumlah pekerja langsung dan tidak langsung yang diserap sektor real estat mencapai sekitar 30,34 juta orang," ujar dia dalam diskusi virtual bertajuk '75 Tahun Indonesia Merdeka, Properti Penggerak Perekonomian Nasional,' Kamis (17/9).
Namun, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, sejumlah sub sektor properti terpukul. Misalnya, rumah komersial turun berkisar 50 sampai 80 persen dan perkantoran turun 74,6 persen.
"Hanya segmen rumah subsidi yang masih bertahan saat masa pandemi Covid-19. Konsumen masih antusias (terutama di daerah)," kata Totok.
Untuk itu, REI meminta pemerintah memberikan berbagai stimulus guna membangkitkan sektor properti. Di antaranya penurunan tarif PPh Final Sewa Tanah dan Bangunan sebesar 10 persen menjadi 5 persen selama masa pandemi atau untuk jangka waktu antara 12–18 bulan. Lalu, penurunan tarif PPh Final Jual Beli Tanah dan Bangunan sebesar 2,5 persen menjadi 1 persen selama masa pandemi atau untuk jangka waktu antara 12-18 bulan.
Kemudian, penurunan tarif PPN sebesar 10 persen menjadi 5 persen selama masa pandemi atau untuk jangka waktu antara 12-18 bulan. Juga kelonggaran waktu pembayaran PPh Final Sewa dan Jual Beli Tanah dan Bangunan dan PPN selama masa pandemi atau sampai dengan 9-12 bulan dari batas maksimal pembayaran pajak.
"Selain itu, pembelian properti, baik perorangan maupun badan usaha yang sumber dananya belum tercatat dalam SPT dikenakan pajak sebesar 5 persen. Dan selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam SPT untuk pelaporan pajak tahun berikutnya," tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat properti Ali Tranghanda, menurutnya saat ini perlu adanya penyelamatan perusahaan pengembang dari kesulitan cash flow. Lalu, perlu ada 'paksaan' agar bank dapat menurunkan suku bunga KPR dan pinjaman.
"Perlu insentif pajak-pajak pembelian properti khususnya untuk investor karena mereka yang relatif siap daya beli. Selain itu, perlu relaksasi pembelian properti untuk konsumen," tukasnya.
Reporter Magang : Brigitta Belia
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Diresmikan Jokowi, Proyek Sistem Irigasi Gumbasa Telan Dana Rp256 Miliar Bisa Mengairi Sawah 12 Desa
Proyek sistem irigasi tersebut bermanfaat untuk mengairi sawah di 12 desa dan meningkatkan indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Sigi.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaSerahkan Sertifikat Tanah di Kabupaten Bogor, Menteri ATR/BPN Ungkap Keuntungan bagi Masyarakat
Hadi Tjahjanto menyerahkan 500 sertipikat tanah bagi masyarakat Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pj Gubernur Sumsel Gencarkan Bedah Rumah Demi Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem, Ini Syaratnya
Program itu diterapkan untuk masyarakat yang ada di 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Jabar hingga Bupati Subang Sambut Positif Program Pompanisasi Mentan Amran
Percepatan tanam melalui program pompanisasi yang sedang gencar dilakukan oleh Menteri Pertanian.
Baca SelengkapnyaKementan Pompanisasi Sawah Tadah Hujan di Banten
Kementan terus menggalakkan program bantuan pompanisasi, khususnya di lahan persawahan tadah hujan.
Baca SelengkapnyaPAN: Sangat Bahaya Ada Capres Anggap Data Pertahanan Tak Perlu Dirahasiakan
PAN setuju dengan sikap tegas Prabowo yang menyatakan tidak mungkin semua kekuatan dan kelemahan sistem pertahanan nasional dibuka untuk umum.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaMenteri Hadi Bagikan Sertifikat Redistribusi di Jambi: Tidak Bisa Dijual Selama 10 Tahun
Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan 279 sertifikat redistribusi tanah secara door to door.
Baca Selengkapnya