Merdeka.com - Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menyebut program pensiun untuk kompensasi pesangon (PPUKP) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat membantu karyawan mendapatkan hak ketika di PHK.

Ketua Harian DPLK Hasan Kurniawan, mengakui program tersebut lebih memiliki keunggulan. Dana dikumpulkan dan administrasi tetap atas nama perusahaan. Bahkan, pembayaran pesangon bakal sesuai ketentuan undang-undang ketenagakerjaan.

Selain itu, melalui program ini, dapat mengurangi pajak penghasilan badan. Pihaknya bakal gencar melakukan himbauan kepada perusahaan agar ikut program dana pesangon. "Saat ini masih banyak pemberi kerja yang belum mendanakan kewajiban pesangon," kata Hasan di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (20/10).

Dia menambahkan, sejauh ini banyak para pengusaha belum memiliki dana cadangan untuk pesangon karyawan PHK. Adanya PPUKP diharapkan menjadi angin segar bagi para karyawan. "Program ini sangat pas, di samping sangat relevan dengan kondisi ketenagakerjaan di Indoensia saat ini," terangnya.

Asosiasi DPLK telah mengelola aset sebanyak Rp 31 triliun. Jumlah tersebut didukung dengan jumlah pekerja 1,5 juta pekerja. Pihaknya juga optimis mampu menargetkan dapat mengelola Rp 150 triliun dengan 5 juta pekerja pada tahun 2020 nanti.